Opini

Deddy Corbuzier dan Narasi ‘Pengganggu Ilegal’: Mengapa Kolom Komentar Dimatikan?

×

Deddy Corbuzier dan Narasi ‘Pengganggu Ilegal’: Mengapa Kolom Komentar Dimatikan?

Sebarkan artikel ini
Deddy Corbuzier
‘Deddy Corbuzier usai sebut Pengganggu Ilegal, engapa Kolom Komentar Dimatikan?

Ringkasan Berita

  • Namun, ironisnya, unggahan yang membahas aksi demonstrasi terhadap rapat tertutup Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang…
  • Dalam pernyataannya, Deddy menegaskan bahwa dirinya akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala …
  • Sebelum kolom komentar ditutup, unggahan tersebut telah ditonton sebanyak 395 ribu kali dan mendapatkan 673 komentar.

TOPIKSERU.COM – Pernyataan Staf Khusus Kementerian Pertahanan, Deddy Corbuzier, mengenai aksi demonstrasi di Hotel Fairmont menuai sorotan tajam dari publik.

Dalam pernyataannya, Deddy menegaskan bahwa dirinya akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala bentuk kritik dan masukan.

Namun, ironisnya, unggahan yang membahas aksi demonstrasi terhadap rapat tertutup Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) TNI di Hotel Fairmont justru membatasi atau mematikan kolom komentar di akun Instagram resminya, @DC.kemhan.

Kritik Netizen Dibungkam?

Sebelum kolom komentar ditutup, unggahan tersebut telah ditonton sebanyak 395 ribu kali dan mendapatkan 673 komentar.

Sejumlah netizen menyayangkan sikap Deddy yang dinilai tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri. Beberapa komentar yang sempat muncul antara lain:

“Kata-kata lucu 😂 Rapat Tertutup ‘Diganggu’. Helloooooo, itu rapat tertutup aja udah ganggu demokrasi!” komentar @bagus_dwi_m

“Kenapa di hotel? Kenapa TNI perlu jabatan sipil? Kenapa tidak mau mendengar atensi masyarakat di sosial media? Rakyat siapa yang didengar? Apa jabatan di TNI tidak cukup?” komentar @fahri_zalap:

“Kenapa rapat pembahasan dilakukan secara tertutup? Bukankah salah satu asas penyusunan peraturan perundang-undangan adalah keterbukaan? Kenapa setelah dilakukan penggerudukan rapat tertutup, sekarang terlihat pengawalan ketat oleh pihak TNI? Bahkan kendaraan Kopassus pun diparkir di depan hotel. Mohon bisa dijawab, bro. Izin unfoll lagi 🤟.” komentar @nandowitjaksono

“Om Ded, mau tanya, kenapa rapatnya di hotel? Fungsi gedung DPR/MPR apa om? Dan biaya sewa hotel apakah tidak termasuk pemborosan dan jauh dari program penghematan yang Pak Presiden galakkan? Maaf bertanya ya om 🙏.” komentar @amendharaharja

Namun, setelah berbagai kritik bermunculan, kolom komentar unggahan tersebut ditutup atau dibatasi, sehingga diskusi publik yang terbuka menjadi terhenti.

Mengapa Deddy Corbuzier Mematikan Kolom Komentar?

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Deddy C (@dc.kemhan)

Keputusan untuk menutup kolom komentar menimbulkan pertanyaan besar: jika memang Kementerian Pertahanan dan Deddy Corbuzier menghormati kritik, mengapa membatasi ruang diskusi publik?
Apakah ini merupakan upaya untuk mengontrol narasi dan membatasi kebebasan berpendapat?

Baca Juga  Komisi I Sepakati TNI Aktif Boleh Duduki Jabatan di 16 Lembaga

Dalam unggahannya, Deddy menyebut bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa di Hotel Fairmont adalah tindakan “pengganggu ilegal.”

Ia juga menegaskan bahwa rapat tersebut bersifat resmi, konstitusional, dan dihadiri oleh seluruh fraksi di DPR RI, sehingga ia mengklaim bahwa suara rakyat telah diwakili dalam pembahasan tersebut.

“Itu adalah resmi, konstitusional,”* kata Deddy dalam video yang diunggah di akun Instagram @mastercobuzier, Minggu, 16 Maret 2025.

Ia juga membantah adanya pembahasan tentang *dwifungsi* TNI dalam rapat tersebut. Bahkan, menurutnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menolak keras gagasan tersebut.

“Dwifungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Arwahnya sudah tidak ada, bahkan jasadnya pun sudah tidak ada,”* pungkasnya.

Lebih lanjut, Deddy menyatakan bahwa kehadiran seluruh fraksi DPR RI dalam rapat ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan rakyat.

Namun, pernyataan ini tetap tidak meredakan kecurigaan publik yang mempertanyakan transparansi dalam proses pembahasan kebijakan tersebut.

Namun, banyak pihak mempertanyakan apakah benar keputusan yang diambil dalam rapat tersebut sudah mewakili aspirasi masyarakat.
Terlebih, pembahasan dilakukan secara tertutup di luar gedung resmi pemerintah, sehingga menimbulkan kecurigaan di kalangan publik.

Pertanyaan Publik yang Belum Terjawab

Meskipun Deddy mengklaim rapat tersebut sah, publik tetap mempertanyakan beberapa hal:

– Mengapa rapat penting seperti ini dilakukan secara tertutup?
– Mengapa lokasi rapat diadakan di hotel mewah, bukan di gedung DPR?
– Apakah ini bentuk pemborosan anggaran negara?
– Mengapa ada pengawalan ketat dari TNI setelah aksi demonstrasi?
– Mengapa pembahasan dilakukan di luar hari kerja dan terkesan terburu-buru?

Selain itu, keberadaan kendaraan militer di sekitar Hotel Fairmont setelah demonstrasi juga menjadi perhatian publik.
Beberapa saksi mata mengungkapkan bahwa sejumlah kendaraan taktis milik Kopassus terlihat diparkir di depan hotel, seolah memberikan kesan bahwa pihak militer berupaya menjaga eksklusivitas rapat tersebut.

Rapat tertutup RUU TNI di Hotel Fairmont telah menjadi perdebatan panas di masyarakat. Deddy Corbuzier, sebagai staf khusus Kementerian Pertahanan, menegaskan bahwa rapat ini resmi dan tidak membahas dwifungsi TNI.

Namun, sikapnya yang membatasi komentar justru menambah kecurigaan publik. Hingga kini, pertanyaan seputar transparansi dan urgensi rapat tersebut masih menjadi tanda tanya besar. (*)