Ringkasan Berita
- Politikus Partai Demokrat, Arief Tampubolon, mendesak Tito segera mencabut kebijakan tersebut demi menjaga harmoni ma…
- "Jangan sampai keputusan Mendagri ini memicu konflik horizontal antara Aceh dan Sumatera Utara.
- Dalam beleid itu, empat pulau yang selama ini diklaim sebagai bagian dari Aceh disebut beralih menjadi milik administ…
Topikseru.com – Keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal penetapan empat pulau di wilayah Aceh sebagai bagian dari Sumatera Utara menuai kritik tajam. Politikus Partai Demokrat, Arief Tampubolon, mendesak Tito segera mencabut kebijakan tersebut demi menjaga harmoni masyarakat di kedua provinsi.
“Jangan sampai keputusan Mendagri ini memicu konflik horizontal antara Aceh dan Sumatera Utara. Tito harus bertanggung jawab atas dampak yang mungkin timbul,” kata Arief dalam keterangannya di Medan, Senin (9/6).
Keputusan yang dimaksud adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau.
Dalam beleid itu, empat pulau yang selama ini diklaim sebagai bagian dari Aceh disebut beralih menjadi milik administratif Sumatera Utara.
Dinilai Sarat Kepentingan
Arief yang merupakan alumni Lemhannas RI itu menilai keputusan tersebut menimbulkan berbagai kecurigaan. Dia menduga ada agenda tertentu di balik penetapan administratif empat pulau tersebut.
“Tidak mungkin keputusan ini keluar jika tidak ada permintaan dari pihak tertentu. Wajar jika kita mencurigai adanya agenda tersembunyi,” ujar Arif Tampubolon.
Arif juga menyinggung ketidaktahuan Mendagri mengenai konteks sosial dan historis yang menyatukan masyarakat Aceh dan Sumatera Utara.
“Pak Tito tidak memahami sejarah dan kearifan lokal yang selama ini menyatukan masyarakat dua wilayah ini,” ucapnya.
Seruan kepada Bobby Nasution
Selain meminta Tito Karnavian membatalkan keputusannya, Arief juga mengimbau Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk tidak mengejar ambisi menguasai empat pulau tersebut.
Menurutnya, Sumatera Utara memiliki potensi besar di kawasan pulau lain seperti Pulau Nias, yang apabila dikelola dengan baik bisa menjadi destinasi unggulan nasional, bahkan melampaui Pulau Bali.
“Pulau Nias dan lainnya di Sumut itu luar biasa, tidak perlu mengejar pulau milik Aceh. Bobby harus bijak, tidak ambisius,” tegasnya.
Arief mengingatkan bahwa kebijakan administratif seperti ini bisa berdampak luas, apalagi jika menyangkut identitas wilayah dan kewenangan daerah.
Dia berharap pemerintah pusat berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan yang menyangkut batas wilayah, terutama di daerah yang memiliki sejarah panjang seperti Aceh dan Sumatera Utara.
“Ini bukan sekadar soal administratif. Ini soal kearifan lokal, soal harmoni masyarakat. Jangan sampai karena keputusan sentralistik, masyarakat di bawah yang jadi korban,” pungkasnya.
