Doa dan Zikir Santri Aceh untuk Empat Pulau yang Diklaim Sumut: Sejengkal Tanah pun Tak Akan Kami Berikan

Topikseru.com – Kalangan santri dan teungku dayah dari berbagai pesantren tradisional di Kabupaten Aceh Barat menggelar doa dan zikir bersama, bentuk dukungan spiritual dan simbolik terhadap upaya mempertahankan empat pulau Aceh yang diklaim masuk wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Doa bersama ini dipimpin oleh Teungku Bachtiar, anggota DPRK Aceh Barat, sebagai koordinator aksi, di Masjid Agung Baitul Makmur, Meulaboh, Senin (16/6).

Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut ditujukan untuk mendukung Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) agar diberikan kekuatan dan kesehatan dalam memperjuangkan kedaulatan wilayah Aceh.

“Kami ucapkan doa agar Bapak Gubernur selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk mempertahankan tanah air kami. Kami yakin, empat pulau itu adalah milik Aceh,” kata Teungku Bachtiar.

Imbas Keputusan Mendagri, Aceh Kehilangan Empat Pulau

Aksi ini menyusul terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang menetapkan empat pulau di perairan Aceh, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang, sebagai bagian dari wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara.

Keempat pulau tersebut selama ini berada di perairan Kabupaten Aceh Singkil, wilayah paling barat daya Aceh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Masyarakat Aceh, terutama di Aceh Barat, menganggap keputusan ini sebagai pengingkaran sejarah dan identitas, serta bentuk perampasan wilayah.

“Jangankan pulau, sejengkal pun tanah Aceh tidak akan kami serahkan,” ujar Teungku Bachtiar dengan lantang.

Seruan untuk Pemerintah Pusat dan Presiden Prabowo

Dalam aksinya, para santri dan teungku juga menyampaikan seruan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar bersikap bijak dalam menyikapi persoalan ini.

Mereka berharap Presiden bisa mengembalikan keempat pulau tersebut ke Aceh, sebagai bentuk penghormatan atas damainya Aceh pasca konflik panjang.

“Kami minta kepada Presiden agar tidak membiarkan ini menjadi bara baru. Aceh sudah damai, jangan diganggu. Jangan gerogoti tanah kami,” tambah Bachtiar.

Dia juga mengingatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar tidak mengambil langkah-langkah yang bisa memicu kegaduhan sosial dan politik di Aceh.

“Keputusan ini justru bisa menyulut kemarahan masyarakat,” katanya.

Salah satu tokoh masyarakat Aceh, H. Ramli MS, turut menyuarakan kekhawatiran serupa. Ia meminta pemerintah pusat agar bertindak cepat dan bijak, demi mendinginkan suasana di Aceh.

“Kondisi masyarakat selama ini tenang. Tapi keputusan soal pulau ini bisa mengubah semuanya,” ujar Ramli.

Dia mengaku yakin pada kepemimpinan Presiden Prabowo untuk dapat menyelesaikan polemik ini tanpa membuka luka lama.

Harga Diri Aceh: Bukan Soal Pulau, Tapi Martabat

Bagi masyarakat Aceh, isu ini bukan hanya tentang batas wilayah, melainkan soal harga diri dan martabat. Aksi doa dan zikir menjadi simbol perlawanan tanpa kekerasan, tapi juga bentuk solidaritas sosial yang kuat.

Dalam sejarah panjang Aceh, tanah dan laut adalah bagian tak terpisahkan dari identitas.

Maka kehilangan empat pulau, betapapun kecilnya, dianggap sebagai bentuk pengikisan jati diri dan penghinaan terhadap kedaulatan Aceh.