Ringkasan Berita
- "Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa kementerian prioritas,” ujar Wakil…
- "Infrastruktur yang telah terbangun di IKN perlu segera diaktifkan untuk menghindari potensi pemborosan anggaran," te…
- Ratusan Triliun untuk Ibu Kota Nusantara IKN sudah dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan misi …
Topikseru.com – Partai NasDem yang mendorong pemerintah segera memindahkan aktivitas pemerintahan, dimulai dari Wakil Presiden hingga kementerian strategis, untuk benar-benar menghidupkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Desakan ini agar IKN tak hanya berdiri megah di atas kertas.
“Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa kementerian prioritas,” ujar Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat (19/7).
Minta Keputusan Presiden Segera Terbit
Saan menekankan pemerintah perlu segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan ibu kota ke IKN. Pasalnya, pembangunan IKN sudah menelan anggaran ratusan triliun rupiah.
“Infrastruktur yang telah terbangun di IKN perlu segera diaktifkan untuk menghindari potensi pemborosan anggaran,” tegas Wakil Ketua DPR RI ini.
Wapres Jadi Pionir Pemindahan
NasDem menilai pemindahan Wapres berkantor di IKN akan menjadi langkah simbolis sekaligus praktis.
Sejumlah kementerian strategis seperti Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, hingga Bappenas pun didorong menyusul.
“Dengan berkantornya Wakil Presiden di IKN, pembangunan Indonesia Timur, termasuk Papua, dapat dikelola lebih dekat, mempercepat pemerataan pembangunan,” ujar Saan.
Ratusan Triliun untuk Ibu Kota Nusantara
IKN sudah dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan misi mendongkrak pemerataan ekonomi di luar Jawa.
Pembangunan tahap I (2020-2024) telah menghabiskan Rp 89 triliun dari APBN dan Rp 58,41 triliun dari investasi swasta serta BUMN. Tahap II yang sedang berjalan membutuhkan tambahan Rp 48,8 triliun.
Tak Boleh Jadi Monumen Sia-sia
Saan mengingatkan bahwa IKN tak boleh hanya jadi proyek mercusuar di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah harus menyesuaikan ketersediaan dana dengan realitas pembangunan, agar infrastruktur IKN tidak mangkrak.
“Dengan aktivitas pemerintahan nyata di IKN, kita dorong pusat pertumbuhan ekonomi baru. Infrastruktur yang ada harus dioptimalkan agar manfaatnya terasa,” pungkasnya.
