RAPBN 2026 Disahkan DPR: Defisit Dijaga di Bawah 2,53 Persen, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,8 Persen

Topikseru.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan hasil pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dalam Rapat Paripurna DPR Ke-25 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025, Kamis (24/7).

Keputusan ini menjadi tonggak awal bagi pemerintah dalam merumuskan arah pembangunan nasional dan fiskal pada tahun politik mendatang.

Ekonomi Ditopang Target Pertumbuhan 5,8 Persen

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan, hasil pembahasan RAPBN dan RKP 2026 akan menjadi pedoman penyusunan anggaran negara tahun depan.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid merinci detail hasil pembahasan yang sudah disepakati bersama jajaran pemerintah, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Dalam RAPBN 2026, pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan di kisaran 5,2-5,8 persen, dengan inflasi dijaga tetap rendah di rentang 1,5-3,5 persen.

Nilai tukar rupiah dipatok di level Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS, sementara suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun diperkirakan bergerak di kisaran 6,6–7,2 persen.

Target Sektor Energi dan Sosial

Dari sisi energi, lifting minyak bumi ditetapkan 605–620 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas bumi di angka 953–1.017 ribu barel setara minyak per hari. Harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) diasumsikan stabil di rentang 60–80 dolar AS per barel.

Pada indikator sosial, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun ke level 6,5–7,5 persen, dengan kemiskinan ekstrem ditekan mendekati nol. Rasio ketimpangan gini ratio dipatok di kisaran 0,377–0,380, sedangkan tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 4,44–4,96 persen.

Defisit Terkendali, Belanja Terkonsolidasi

Di sektor fiskal, pendapatan negara 2026 diproyeksikan sebesar 11,71–12,31 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan porsi penerimaan pajak mendominasi yakni 10,08–10,54 persen PDB.

Belanja negara di 2026 disepakati pada rentang 14,19–14,83 persen PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat 11,41–11,94 persen PDB dan transfer ke daerah 2,78–2,89 persen PDB.

Dengan postur tersebut, defisit RAPBN 2026 dijaga di level 2,48–2,53 persen PDB, setara dengan pembiayaan anggaran yang sama besarnya. Sementara keseimbangan primer diharapkan positif di angka 0,18–0,22 persen PDB.

Agenda Rapat dan Konsolidasi Politik Fiskal

Rangkaian pembahasan RAPBN 2026 ini dilakukan sejak 1 hingga 22 Juli 2025 bersama Menteri Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia, dengan membentuk empat panitia kerja (panja) plus tim perumus pada masing-masing panja.

Jazilul memastikan seluruh laporan panja telah disepakati dan siap digunakan pemerintah sebagai acuan rancangan kebijakan fiskal.

Dengan RAPBN 2026 yang baru saja disahkan, pemerintah Prabowo-Gibran punya pekerjaan rumah besar, yakni menjaga momentum pertumbuhan di atas 5 persen, menahan laju inflasi, sekaligus memangkas angka kemiskinan – sebuah kombinasi target ambisius di tengah ketidakpastian ekonomi global.