Ringkasan Berita
- "Data ini kami peroleh dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).
- Dari jumlah tersebut, 228 ribu di antaranya langsung dicoret dari daftar penerima.
- Dari 9 juta lebih data pemain judi online, 600 ribu tercatat sebagai penerima bansos," ujar Syaifullah usai meninjau …
Topikseru.com – Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengungkapkan, lebih dari 600 ribu penerima bansos di Indonesia terindikasi bermain judi online.
Dari jumlah tersebut, 228 ribu di antaranya langsung dicoret dari daftar penerima.
“Data ini kami peroleh dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Dari 9 juta lebih data pemain judi online, 600 ribu tercatat sebagai penerima bansos,” ujar Syaifullah usai meninjau SRMP 9 Kompleks Wyataguna Bandung, Sabtu (9/8) malam.
Kemensos saat ini masih menelusuri 375 ribu nama lainnya yang terindikasi serupa.
Penelusuran tidak hanya berhenti pada verifikasi nama, tapi juga meneliti profil pekerjaan dan latar belakang ekonomi mereka.
Hasil sementara justru mengungkap fakta lain, yakni ada penerima bansos yang tercatat sebagai dokter, pegawai BUMN, hingga anggota legislatif daerah.
“Ternyata banyak yang pengakuannya saat buka rekening adalah dokter, pegawai BUMN, dan sebagainya. Ini sedang kami verifikasi. Kalau tidak sesuai, akan kami coret,” tegas Syaifullah.
Instruksi Presiden untuk Bersih-bersih Data
Persoalan bansos yang tidak tepat sasaran menjadi perhatian serius pemerintah. Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Perbaikan Data Penerima Bansos.
Inpres ini menunjuk Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai koordinator pemutakhiran data secara nasional.
“Dengan Inpres ini, kita sedang konsolidasi. Data bansos terus kami mutakhirkan, salah satunya dengan memeriksa profil rekening penerima, termasuk saldo tabungan mereka,” jelasnya.
Kemensos juga baru-baru ini menemukan adanya 35 anggota DPRD di Purwakarta yang menerima bansos berupa bantuan subsidi upah.
Temuan itu terungkap setelah proses konsolidasi data bersama PPATK yang baru dimulai sejak Februari 2025.
Ajak Masyarakat Ikut Mengawasi
Syaifullah menegaskan pihaknya tidak hanya bekerja sama dengan PPATK, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dan bank penyalur.
Masyarakat pun diminta aktif mengawasi dan melaporkan penerima bansos yang tidak layak.
“Kami butuh partisipasi masyarakat. Kalau ada keberatan, jangan hanya di media sosial. Sampaikan lewat aplikasi Cek Bansos dengan data pendukung yang lengkap agar bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.
Syaifullah memastikan, langkah bersih-bersih data ini demi memastikan bansos benar-benar jatuh ke tangan 20 juta penerima manfaat yang berhak.
