Bikin AS Geram, Transaksi QRIS Antarnegara Malah Tembus Rp 1,66 Triliun, Visa dan MasterCard Makin Terancam

Topikseru.com – Di tengah euforia peringatan HUT RI ke-80, Bank Indonesia (BI) membawa kabar penting dari sektor keuangan digital, transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara sudah menembus Rp 1,66 triliun hingga Juni 2025.

Angka ini mencerminkan pesatnya adopsi pembayaran lintas batas yang kian memudahkan masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut, kerja sama QRIS dengan Thailand sejak Agustus 2022 mencatat 994.890 transaksi dengan nominal Rp 437,54 miliar.

Sementara, Indonesia – Malaysia mendominasi dengan volume 4,31 juta transaksi senilai Rp 1,15 triliun sejak Mei 2023. Adapun Singapura, yang baru bergabung pada November 2023, menyumbang 238.216 transaksi dengan nilai Rp 77,06 miliar.

“Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperluas penggunaan QRIS dengan inovasi berkelanjutan dan mempererat kerja sama lintas negara,” ujar Perry di Jakarta, Minggu (17/8).

Wisata Jadi Motor Utama

Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menambahkan bahwa perkembangan transaksi cross-border QRIS sangat dipengaruhi oleh sektor pariwisata. Wisatawan asing dari Malaysia, Singapura, dan Thailand semakin terbiasa menggunakan QRIS saat berbelanja di Indonesia.

“Pemanfaatan QRIS di destinasi wisata utama seperti Bali, Yogyakarta, dan Danau Toba melonjak hingga 35 persen,” kata Filianingsih.

Namun, ia juga mencatat tren berbeda pada transaksi outbound, yakni penggunaan QRIS oleh warga Indonesia yang melancong ke negara mitra, yang justru sedikit melambat.

Hadiah HUT RI ke-80: Ekspansi ke Jepang dan China

Momentum kemerdekaan tahun ini juga ditandai dengan ekspansi QRIS ke Jepang, di mana warga Indonesia kini dapat bertransaksi menggunakan JPQR Global mulai hari ini. Tak berhenti di situ, BI juga resmi memulai uji coba interkoneksi dengan China melalui kerja sama dengan People’s Bank of China (PBoC).

Langkah ini memperluas jangkauan QRIS melampaui Asia Tenggara dan sekaligus mempertegas ambisi Indonesia menjadi kekuatan baru dalam sistem pembayaran digital internasional.

QRIS, Jalan Panjang Kedaulatan Finansial

Kehadiran QRIS Antarnegara bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan juga strategi geopolitik ekonomi. Di saat sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, pernah mengkritik sistem pembayaran domestik Indonesia yang dianggap “terlalu mandiri”, perluasan QRIS justru menjadi jawaban.

Indonesia tidak hanya berhasil mengurangi ketergantungan pada raksasa pembayaran global seperti Visa dan MasterCard, tetapi juga membuka jalan bagi integrasi ekonomi regional yang lebih setara.

Dengan capaian Rp 1,66 triliun, ekspansi ke Jepang, dan uji coba bersama China, QRIS semakin nyata menjadi simbol kedaulatan finansial dan wajah baru diplomasi digital Indonesia.

QRIS Sempat Dikritik Amerika Serikat

Di tengah sorotan dunia terhadap ekspansi QRIS Antarnegara yang kian luas, Amerika Serikat justru melancarkan kritik tajam. Melalui laporan tahunan 2025 National Trade Estimate yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Washington menilai kebijakan Bank Indonesia (BI) soal sistem pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terlalu eksklusif dan menyingkirkan perusahaan asing, termasuk raksasa kartu kredit Visa dan MasterCard.

Kritik itu muncul di saat tensi perang dagang masih membekas sejak era Donald Trump, di mana isu keuangan digital menjadi salah satu peluru negosiasi geopolitik. USTR menuding perusahaan asal AS tidak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan QRIS, tidak mendapat informasi yang cukup, bahkan tak diberi ruang untuk menyampaikan masukan.

Namun, protes ini menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin sebuah negara berdaulat harus menyesuaikan regulasi domestiknya hanya demi kenyamanan perusahaan asing?

QRIS dan GPN Disebut Ancaman bagi AS

Dalam dokumen resmi USTR, sistem QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) terang-terangan disebut sebagai ancaman bagi kepentingan bisnis keuangan AS. Secara implisit, laporan itu membela raksasa fintech global yang selama puluhan tahun mendominasi pasar pembayaran dunia.

Indonesia, lewat BI, justru menegaskan bahwa QRIS dan GPN hadir untuk memperkuat ekosistem pembayaran nasional. Dengan sistem ini, pelaku usaha kecil hingga wisatawan mancanegara kini bisa bertransaksi secara mudah, murah, dan aman tanpa harus bergantung pada biaya tinggi yang kerap dikenakan jaringan internasional.

Bagi Indonesia, kritik AS justru menjadi bukti nyata bahwa QRIS dan GPN sudah berada di jalur yang tepat. Apa yang disebut ancaman oleh Washington, di mata Jakarta adalah kedaulatan digital finansial.

Tak berlebihan jika ekspansi QRIS ke Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Jepang dan China, dipandang sebagai simbol Indonesia yang berani menulis aturan mainnya sendiri dalam ekosistem keuangan global.

Dengan nominal transaksi lintas negara yang sudah menembus Rp1,66 triliun per Juni 2025, posisi Indonesia dalam peta ekonomi digital semakin sulit diabaikan.

Antara Kritik dan Ketakutan

Jika dibaca lebih jauh, kritik USTR terhadap sistem pembayaran QRIS sesungguhnya menggambarkan ketakutan Amerika Serikat kehilangan dominasi di sektor pembayaran global.

Visa dan MasterCard, yang selama puluhan tahun menikmati posisi hegemonik, kini mulai tergeser oleh inovasi lokal yang berpijak pada prinsip inklusi finansial.

QRIS yang awalnya dianggap sekadar standar pembayaran domestik, kini menjelma menjadi alat diplomasi digital Indonesia.

Dan semakin keras kritik dari luar, semakin jelas bahwa kemandirian finansial yang sedang dibangun Indonesia melalui QRIS bukan sekadar jargon, melainkan kenyataan yang mulai mengubah lanskap global.