Ringkasan Berita
- "Dari total laporan yang kami terima, setelah diverifikasi, ada 733 laporan yang termasuk kategori perundungan," ujar…
- Data tersebut bersumber dari 2.920 laporan pengaduan yang masuk melalui kanal resmi Kemenkes, di tengah semakin terbu…
- RSUP Kandou dan Hasan Sadikin Jadi Sorotan Dari 733 kasus, 433 kasus terjadi di fasilitas dan institusi di bawah Keme…
Topikseru.com – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan ada 733 kasus perundungan dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia hingga 15 Agustus 2025.
Data tersebut bersumber dari 2.920 laporan pengaduan yang masuk melalui kanal resmi Kemenkes, di tengah semakin terbukanya kasus perundungan PPDS yang sempat viral di media sosial.
“Dari total laporan yang kami terima, setelah diverifikasi, ada 733 laporan yang termasuk kategori perundungan,” ujar Budi dalam seminar nasional di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat (15/8).
RSUP Kandou dan Hasan Sadikin Jadi Sorotan
Dari 733 kasus, 433 kasus terjadi di fasilitas dan institusi di bawah Kemenkes. Sisanya tercatat di rumah sakit non-Kemenkes (84 kasus), fakultas kedokteran (84), serta laporan tanpa identifikasi lembaga (34).
Berdasarkan catatan Kemenkes, RSUP Prof. Dr. Kandou Manado menduduki posisi tertinggi dengan 84 kasus, disusul RS Hasan Sadikin Bandung (83 kasus), RSUP IGN Ngoerah Bali (43), RSUP Dr Sardjito Yogyakarta (39), dan RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta (37).
Di tingkat RSUD, angka tertinggi tercatat di RSUD Zainal Abidin Banda Aceh (31), RSUD Dr Moewardi Surakarta (21), RSUD Saiful Anwar Malang (18), RSUD Dr Soetomo Surabaya (12), dan RSUD Arifin Achmad Riau (9).
Penyakit Dalam dan Bedah, Prodi dengan Kasus Terbanyak
Perundungan paling banyak terjadi di 24 program studi kedokteran spesialis.
Lima teratas adalah:
- Penyakit dalam: 86 kasus
- Bedah: 55 kasus
- Obstetri dan ginekologi: 29 kasus
- Anestesi: 28 kasus
- Ilmu kesehatan anak: 25 kasus
Dampak Serius: Tekanan Mental hingga Pikiran Bunuh Diri
Budi menegaskan perundungan di lingkungan PPDS bukan sekadar persoalan disiplin.
Dampaknya menyasar kesehatan mental para peserta, bahkan ditemukan adanya peserta yang sempat memiliki keinginan bunuh diri akibat tekanan berat.
“Masalah ini harus diperbaiki secara serius. Dibutuhkan program spesifik untuk melindungi kesehatan mental para peserta didik,” kata Budi.
Sanksi Tegas untuk Pelaku
Kemenkes telah menangani 124 dari 433 kasus di bawah kewenangannya. Dari hasil investigasi, 98 pelaku terbukti terlibat, termasuk 11 pejabat direksi RS Kemenkes.
Sepuluh di antaranya dijatuhi teguran, sementara satu pejabat Plt diberhentikan dari jabatannya.
Selain itu, 60 peserta PPDS dikenai sanksi, mulai dari skorsing, pengembalian ke fakultas asal, hingga teguran tertulis.
“Langkah tegas ini kami ambil sebagai bentuk komitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan bebas dari kekerasan,” tutur Budi.
