Klarifikasi Brimob: Pratu Handika Novaldo Tak Terlibat Perusakan Gedung DPRD Sumsel

Topikseru.com – Sebuah video berdurasi 19 detik yang memperlihatkan anggota Brimob Polda Sumsel mengamankan seorang pemuda berbaju hitam viral di media sosial, Minggu (31/8) dini hari. Belakangan, pemuda itu diketahui adalah Pratu Handika Novaldo, anggota TNI dari Batalyon Kavaleri.

Spekulasi langsung merebak. Publik menduga keterlibatan militer dalam aksi perusakan dan pembakaran gedung DPRD Sumsel serta kantor Ditlantas.

Namun, Komandan Satuan Brimob Polda Sumsel Kombes Pol Susnadi buru-buru memberi klarifikasi.

“Setelah kami periksa di lapangan, pelaku memang tidak ada indikasi terlibat dengan peristiwa pembakaran ataupun kerusakan di gedung DPRD tersebut,” ujar Susnadi, Minggu sore (31/8).

Murni Kesalahpahaman

Menurut Susnadi, pengamanan terhadap Pratu Handika berawal dari operasi polisi membubarkan kelompok geng motor yang merusak pos polisi dan memicu kericuhan di sekitar DPRD Sumsel.

Dalam situasi ricuh itu, Handika ikut diamankan lantaran berada di sekitar lokasi.

“Ini murni kesalahpahaman di lapangan. Kami mohon maaf atas kejadian ini. Tidak ada indikasi keterlibatan Pratu Handika dalam perusakan maupun pembakaran,” tegasnya.

Latar Belakang Pratu Handika Novaldo

Saat kejadian, Pratu Handika diketahui tengah libur dari latihan kader pencak silat militer. Ia berada di sekitar SPBU Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, ketika aparat Brimob menindak massa.

Dalam video viral tersebut, Handika tampak menunjukkan kartu tanda anggota (KTA) TNI saat diamankan. Namun, aparat tetap membawanya ke lokasi pengamanan sebelum kemudian memastikan tidak ada unsur keterlibatan.

Respons Publik dan Sensitivitas Sipil-Militer

Kasus ini mencuat di tengah meningkatnya tensi politik dan gelombang demonstrasi di sejumlah daerah. Dugaan keterlibatan TNI dalam kerusuhan sensitif, mengingat garis tegas pemisahan tugas Polri dan TNI dalam penanganan keamanan dalam negeri.

Klarifikasi cepat dari Brimob dianggap penting untuk meredam isu liar dan mencegah gesekan antar-institusi.

Hingga berita ini diturunkan, TNI maupun Kodam II/Sriwijaya belum memberikan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut.