Mendagri Tito Larang Kepala Daerah Gelar Seremonial dan Minta Stop “Flexing” di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

Topikseru.com – Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk menunda kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan.

Dia menegaskan, pesta-pesta dan acara musik atas nama dinas justru dapat memicu kritik publik di tengah upaya efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Instruksi itu disampaikan Tito usai menghadiri Rapat Pengendalian Inflasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Menurutnya, pejabat harus lebih peka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.

“Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, apalagi seperti kelihatan pesta-pesta, musik. Maksud saya kegiatan dinas ya, kegiatan seremonial dinas,” ujar Mendagri Tito.

Mendagri Tito Minta Jangan Picu Polemik

Tito menegaskan, acara seremonial yang tidak bermanfaat bagi masyarakat tidak layak digelar di saat pemerintah tengah mendorong efisiensi anggaran.

Selain rawan dipersepsikan boros, acara semacam itu juga rentan dipotong, diviralkan, dan menjadi bahan kritik publik di media sosial.

“Ini masyarakat lagi prihatin, jangan sampai ada yang berpesta terkait kegiatan dinas,” kata Tito Karnavian.

Pejabat Dilarang Flexing

Bukan hanya soal acara resmi, Mendagri Tito juga mengingatkan agar pejabat daerah dan keluarganya tidak memamerkan kemewahan di ruang publik.

Dia menilai, perilaku “flexing” hanya akan memperlebar jarak kepercayaan antara masyarakat dengan pejabat negara.

“Juga flexing kemewahan untuk pejabat maupun keluarga, tolong dijaga betul. Termasuk acara pribadi di momentum saat ini dan ke depan, laksanakan secara sederhana,” tutur Tito.

Instruksi ini dianggap selaras dengan agenda efisiensi pemerintah Prabowo Subianto.

Mendagri Tito menekankan, menjaga kepercayaan publik jauh lebih penting daripada sekadar menggelar acara seremonial yang memboroskan anggaran.