Ringkasan Berita
- Rosan menjelaskan tambahan likuiditas ini memberi ruang bagi bank untuk menyalurkan pendanaan dengan suku bunga lebih…
- Menurut Rosan, perbedaan kapasitas antar bank dalam penyerapan dana dan penyaluran kredit merupakan hal yang wajar.
- Namun, dia menilai langkah pemerintah memindahkan dana Rp 200 triliun merupakan kebijakan positif untuk memperkuat li…
Topikseru.com – CEO Danantara, Rosan Roeslani merespons pernyataan Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang mengatakan lima bank anggota Himbara kelimpungan saat menerima kas negara dari Bank Indonesia sebesar Rp 200 triliun.
Menurut Rosan, perbedaan kapasitas antar bank dalam penyerapan dana dan penyaluran kredit merupakan hal yang wajar. Namun, dia menilai langkah pemerintah memindahkan dana Rp 200 triliun merupakan kebijakan positif untuk memperkuat likuiditas perbankan nasional.
“Ini positif, karena ini juga memberikan keleluasaan likuiditas di pihak perbankan,” kata Rosan usai menghadiri acara Pertemuan dan Simposium Gotong Royong Perumahan Warisan Bangsa di Jakarta, Selasa malam (16/9).
Dana Rp 200 Triliun untuk Lima Bank Himbara
Dana Rp200 triliun tersebut resmi dialokasikan sejak Jumat (12/9) melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025.
Rinciannya, BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing menerima Rp 55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun. Dana ini berasal dari kas negara yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia.
Rosan menjelaskan tambahan likuiditas ini memberi ruang bagi bank untuk menyalurkan pendanaan dengan suku bunga lebih kompetitif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas, khususnya oleh sektor swasta.
“Dengan suku bunga yang lebih kompetitif, ini akan membantu semua sektor, terutama swasta, dan bisa merasakan dampaknya,” ujarnya.
Peredaran Uang Dinilai Masih Rendah
Selain itu, Rosan menekankan pentingnya mempercepat peredaran uang dalam perekonomian nasional.
Dia menilai velocity of money di Indonesia saat ini masih rendah, hanya sekitar 41-42 persen, dibandingkan negara lain yang bisa mencapai di atas 100 persen.
“Kalau kita ingin pertumbuhan lebih tinggi, (peredaran) uangnya perlu lebih tinggi. Ini adalah cara konkret pemerintah untuk mempercepat peredaran dana, agar pertumbuhan makin meningkat,” kata mantan Ketua Kadin itu.
