Ringkasan Berita
- Alih-alih menyehatkan, program ini kini dianggap sebagai ancaman nyata bagi keselamatan anak-anak sekolah.
- Sejumlah organisasi lain, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), juga ikut bersuara lantang, menuntut pe…
- Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menegaskan bahwa keselamatan anak tidak boleh dikorbankan demi mengejar target politik m…
Topikseru.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sejak awal mendapat sambutan positif karena dinilai mampu menjawab persoalan gizi anak di Indonesia.
Namun, realitas di lapangan justru memperlihatkan serangkaian kasus keracunan massal yang terus berulang di berbagai daerah. Alih-alih menyehatkan, program ini kini dianggap sebagai ancaman nyata bagi keselamatan anak-anak sekolah.
Sorotan tajam datang dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang menilai bahwa program MBG sudah kehilangan arah. Sejumlah organisasi lain, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), juga ikut bersuara lantang, menuntut pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total sebelum lebih banyak korban jatuh.
Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, kasus keracunan akibat MBG bukan lagi insiden sporadis. Hingga pertengahan September 2025, JPPI mencatat lebih dari 5.360 siswa di berbagai daerah menjadi korban keracunan massal. Jumlah tersebut diyakini masih jauh dari angka sebenarnya karena banyak sekolah dan pemerintah daerah memilih menutup kasus demi menjaga citra program.
Ubaid menegaskan, fakta ribuan anak yang jatuh sakit bahkan harus dilarikan ke rumah sakit membuktikan bahwa program MBG sudah gagal total dalam melindungi anak bangsa. Pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai tidak bisa lagi bersembunyi di balik jargon “zero incident” sementara kasus demi kasus terus bermunculan.
“Kalau program ini benar-benar berpihak pada anak, hentikan sekarang juga sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Presiden harus bertanggung jawab, jangan jadikan anak-anak sekolah sebagai kelinci percobaan kebijakan yang dipaksakan tanpa kesiapan,” tegas Ubaid seperti yang dilansir dari warta ekonomi.
Selain JPPI, KPAI juga angkat suara. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menegaskan bahwa keselamatan anak tidak boleh dikorbankan demi mengejar target politik maupun pencitraan program. Menurutnya, pola distribusi MBG yang dilakukan serampangan, tanpa pengawasan kualitas dan higienitas yang ketat, menjadi bom waktu bagi kesehatan siswa.
“Ketika anak-anak mengalami keracunan massal, risikonya sangat besar karena mereka juga belum mampu mendeskripsikan kondisi kesehatannya dengan jelas,” ujar Jasra seperti yang dilansir dari NU Online
KPAI merekomendasikan penghentian sementara program hingga standar kualitas makanan benar-benar jelas. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap menu MBG:
Diproses dengan higienitas dapur yang sesuai standar.
Menggunakan bahan pangan berkualitas dan segar.
Melalui rantai distribusi yang terkontrol sehingga tidak basi atau terkontaminasi.
Diawasi oleh petugas khusus yang memiliki kompetensi di bidang keamanan pangan.
Jasra menekankan bahwa anak-anak adalah kelompok paling rentan. Ketika keracunan massal terjadi, mereka tidak mampu mendeskripsikan kondisi tubuh dengan jelas, sehingga penanganan darurat sering terlambat.
Gelombang Keracunan MBG di Berbagai Daerah: Fakta yang Tak Terbantahkan
Berikut adalah rangkaian kasus keracunan MBG yang berhasil didokumentasikan. Catatan ini memperlihatkan betapa masif dan seriusnya permasalahan:
Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah – 277 Siswa Jadi Korban (7 September 2024)
Kasus besar pertama terjadi di Banggai Kepulauan. Sebanyak 277 siswa dari berbagai sekolah mengalami gejala mual, muntah, dan pusing. Dari jumlah itu, 32 siswa harus dirawat intensif di RSUD Trikora. Peristiwa ini menandai lemahnya pengawasan distribusi sejak awal program berjalan.
Garut, Jawa Barat – 194 Siswa Keracunan (17 September 2025)
Sebanyak 194 siswa di Kecamatan Kadungora, Garut, mengalami keracunan meski menu MBG saat itu tergolong sehat: nasi putih, ayam woku, tempe orek, lalapan sayur, dan stroberi. Fakta ini membuktikan bahwa masalah bukan pada jenis menu, melainkan pada kebersihan pengolahan, penyimpanan, dan distribusi.
Lebong, Bengkulu – 427 Siswa Jadi Korban Terbesar (27 Agustus 2025)
Di Lebong, Bengkulu, tercatat 427 siswa dari PAUD hingga SD menjadi korban keracunan. Menu yang disajikan berupa mi, bakso, sayur, susu, dan telur. Banyak anak mengalami diare parah hingga harus dirawat intensif. Kasus ini menjadi yang terbesar dalam sejarah MBG dan memperlihatkan adanya kelalaian fatal dalam manajemen pasok makanan.
Cianjur, Jawa Barat – Bakteri Mematikan Terdeteksi (21 April 2025)
Sebanyak 21 siswa MAN 1 Cianjur keracunan serius. Hasil laboratorium menemukan adanya bakteri berbahaya seperti Staphylococcus sp., E. coli, dan Salmonella sp.. Pemerintah daerah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).
Bombana, Sulawesi Tenggara – Ayam Busuk Jadi Biang Kerok (12 Juni 2025)
Puluhan siswa SDN 33 Kasipute keracunan setelah mengonsumsi ayam MBG yang terbukti busuk. Kepala Dinas Kesehatan Bombana menyebut lemahnya seleksi penyedia jasa makanan membuka peluang bahan pangan berkualitas rendah masuk ke program.
Karanganyar, Jawa Tengah – Soto Basi Picu Keracunan (14 Juli 2025)
Kasus unik terjadi di SD Wonorejo. Kepala sekolah dan dua siswa ikut keracunan setelah menyantap soto basi. Penyebabnya, kuah dikemas dalam keadaan panas lalu disimpan lama hingga basi. Hal ini memperlihatkan minimnya pemahaman penyedia makanan tentang manajemen distribusi massal.
Tasikmalaya, Jawa Barat – Puluhan Siswa Alami Diare Berat (1 Mei 2025)
Sebanyak 24 siswa di Rajapolah mengalami keracunan setelah memakan sayur labu. Delapan di antaranya dirawat inap, satu anak harus dirujuk ke rumah sakit.
Bandung, Jawa Barat – 342 Siswa Keracunan Massal (18 Maret 2025)
Di SMP Negeri 35 Bandung, 342 siswa dari 20 kelas keracunan dengan gejala diare, muntah, demam, dan pusing. Gejala muncul 30 menit hingga 8 jam setelah makan.
Nusa Tenggara Timur – Trauma Massal (Juli 2025)
Kasus di NTT membuat orang tua trauma dan menolak anak-anak mereka menerima makanan MBG. Kepala SMKN 2 Tambolaka bahkan menyarankan program dialihkan ke bentuk lain yang lebih aman.
Sukoharjo, Jawa Tengah – 40 Siswa Dilarikan ke Puskesmas (16 Januari 2025)
Sebanyak 40 siswa SDN Dukuh 03 keracunan akibat ayam tepung MBG. Meski tidak ada korban jiwa, kasus ini kembali menegaskan rapuhnya pengawasan.
Nganjuk, Jawa Timur – Uji Coba Berujung Keracunan (19 Oktober 2024)
Ironis, bahkan dalam tahap uji coba, program MBG sudah memakan korban. Siswa SDN Banaran, Kertosono mengalami mual dan diare berat setelah mencicipi makanan MBG.
Akar Masalah Program MBG: Dari Dapur Hingga Kebijakan
Berdasarkan analisis berbagai kasus, ada sejumlah persoalan mendasar yang menyebabkan MBG berulang kali gagal:
Higienitas Dapur Buruk → Banyak penyedia jasa makanan tidak memiliki standar sanitasi layak. Hal ini membuka jalan masuknya bakteri berbahaya.
Rantai Pasok Tidak Terjamin → Bahan makanan basi atau busuk tetap digunakan karena minimnya kontrol kualitas.
Distribusi Makanan Salah → Makanan dikemas panas, disimpan terlalu lama, atau tidak sesuai prosedur sehingga cepat basi.
Pengawasan Lemah → Tidak semua penyedia memiliki sertifikasi keamanan pangan. Proses pengawasan pemerintah cenderung formalitas.
Minimnya Evaluasi Program → Meski kasus sudah berulang, pemerintah tetap memaksakan program berjalan dengan dalih pencapaian target politik.
Gelombang kritik dari JPPI, KPAI, hingga masyarakat luas semakin kuat. Tuntutan yang disuarakan jelas: hentikan MBG sementara waktu dan lakukan evaluasi menyeluruh. Pemerintah harus memastikan setiap aspek, mulai dari pengadaan bahan makanan, proses pengolahan, distribusi, hingga penanganan darurat benar-benar memiliki standar ketat.
Tanpa langkah tegas, program yang seharusnya menjadi solusi justru terus menimbulkan korban baru dan memperparah trauma masyarakat terhadap program pemerintah.
Kasus keracunan MBG adalah peringatan keras bagi pemerintah. Anak-anak sekolah bukanlah kelinci percobaan. Jika pemerintah benar-benar berkomitmen melindungi generasi emas, evaluasi total adalah harga mati.
Program MBG baru bisa berjalan jika ada transparansi, standar kualitas ketat, serta pengawasan distribusi yang profesional. Hingga itu terwujud, penghentian program adalah langkah paling logis demi keselamatan anak bangsa. (*)













