Hakim Minta KPK Terbitkan Sprindik Baru Kasus Korupsi Jalan Paluta, Soroti Pergeseran Anggaran Rp 200 Miliar

Topikseru.com – Sidang lanjutan dugaan korupsi proyek jalan pada peningkatan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot, Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta), kembali memanas. Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu meminta Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (sprindik) baru guna menelusuri lebih jauh pergeseran anggaran dalam proyek tersebut.

Permintaan itu disampaikan saat mantan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Pj Sekda Pemprovsu) sekaligus Ketua Tim Percepatan Anggaran Daerah (TPAD), Effendy Pohan, dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (1/10/2025).

Hakim dan Saksi Saling Berdebat Soal Mekanisme Anggaran

Dalam kesaksiannya, Effendy menyebut rapat pembahasan pergeseran anggaran tidak selalu dihadiri seluruh anggota TPAD yang berjumlah sekitar 50 orang.

“Secara de fakta, dalam rapat TPAD tidak pernah hadir semuanya,” ujar Effendy.

Pernyataan itu langsung membuat hakim Khamozaro bereaksi.

“Kalau tidak hadir, kenapa dipaksakan? Kalau tidak ada kuorum, berarti bisa suka-suka,” tegas hakim.

Effendy berdalih bahwa absensi penuh tidak menjadi syarat dalam pengambilan keputusan. Namun jawaban itu justru membuat hakim semakin heran.

“Bagaimana tim TPAD bisa memunculkan Rp200 miliar lebih tanpa dokumen lengkap? Akar permasalahannya itu di situ,” kata Khamozaro.

Hakim Minta Dokumen Disita dan Kasus Dikembangkan

Melihat banyaknya kejanggalan, hakim meminta jaksa KPK menyita seluruh dokumen pergeseran anggaran dan menelusuri lebih dalam siapa saja yang terlibat.

“Kasus ini masih bisa dikembangkan. Penyidikan KPK harus membuat sprindik baru untuk mencari siapa lagi yang bertanggung jawab. Kita harus masuk ke akar masalah supaya Sumut ini bersih,” tegas hakim.