Ombudsman RI Bahas Strategi Hilirisasi dan Investasi Nasional: Kunci Indonesia Bebas dari Middle Income Trap

Topikseru.com – Ombudsman Republik Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengawasan Program Pengembangan Investasi dan Hilirisasi Nasional Dalam Mewujudkan Indonesia Bebas dari Middle Income Trap”, Rabu (22/10/2025). Acara yang berlangsung secara hybrid ini menjadi wadah penting dalam mengulas strategi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam sambutan pembuka, Pimpinan Ombudsman RI Dr. Hery Susanto, S.Pi., M.Si menegaskan bahwa salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia untuk keluar dari middle income trap adalah keterbatasan ruang fiskal di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.

“Investasi yang efisien dan transformatif menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dibutuhkan investasi yang tinggi dan berkualitas,” ujar Hery.

Hilirisasi Jadi Ujung Tombak Peningkatan Nilai Tambah Nasional

Lebih lanjut, Hery menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun berbagai program strategis dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN 2025–2029), termasuk melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, sejalan dengan Prioritas Nasional ke-5.

“Ada dua sasaran penting yang perlu diawasi bersama, yaitu peningkatan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan, serta peningkatan integritas ekonomi domestik dan global,” tegasnya.

Ombudsman melalui Bidang Kemaritiman dan Investasi pun tengah melakukan kajian sistemik bertajuk “Pengawasan Program Pengembangan Investasi dan Hilirisasi Nasional Dalam Mewujudkan Indonesia Bebas Dari Middle Income Trap” untuk memastikan pengawasan pembangunan berjalan efektif dan berdampak.

FGD di Sumut: Dari Data Investasi hingga Problem OSS

FGD yang dimoderatori oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara Herdensi ini dilaksanakan di Ruang Rapat Gubernur Sumatera Utara, lantai 2.

Acara tersebut dipimpin oleh Inspektur Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, yang mewakili Gubernur Sumatera Utara.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Sulaiman, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyambut baik inisiatif Ombudsman. Ia menilai, program investasi dan hilirisasi tidak boleh berhenti sebagai wacana, tetapi harus terwujud dalam kebijakan konkret dan implementasi di semua tingkatan pemerintahan.

Perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota turut memaparkan perkembangan investasi daerah.

Menariknya, sebagian besar daerah di Sumatera Utara melaporkan bahwa realisasi investasi kuartal III hampir mencapai target. Namun, sejumlah kendala juga mengemuka, terutama pada aspek perizinan dan regulasi.

Beberapa masalah yang disorot antara lain:

• Aplikasi OSS (Online Single Submission) yang kerap sulit diakses oleh investor,
• Peralihan kewenangan perizinan dari pusat ke daerah yang belum disertai kesiapan sistem,
• Tumpang tindih regulasi serta konflik lahan dengan masyarakat.
• Harapan: Kajian Ombudsman Jadi Panduan Perbaikan Nasional

FGD ini turut dihadiri oleh berbagai pejabat daerah dan pelaku usaha, di antaranya Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, Kepala Dinas PMPTS Provinsi Sumatera Utara Chandra Dalimunte, Kepala Dinas PMPTSP Kota Medan Nurbaiti Harahap, Asisten II Serdang Bedagai Kaharudin, Kepala Bappeda Tebing Tinggi Erwin Suheri, dan perwakilan PTPN IV Regional 2.

Menutup kegiatan, Inspektur Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap berharap agar kegiatan ini tidak berhenti di meja diskusi.

“Kajian Ombudsman harus bisa melahirkan saran kebijakan perbaikan yang implementatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena investasi dan hilirisasi adalah jalan keluar nyata bagi Indonesia untuk lepas dari jebakan pendapatan menengah,” tegasnya.