Ringkasan Berita
- Eksekutif Daerah WALHI Sumut, Jaka Kelana, menyebut bencana yang terjadi merupakan "bencana ekologis" akibat laju def…
- WALHI Sumut menilai bencana ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan konsekuensi dari rusaknya ekosistem Batang Tor…
- Tambang tersebut beroperasi berdasarkan Kontrak Karya dengan pemerintah selama 30 tahun.
Topikseru.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara menyoroti rentetan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, serta Kota Sibolga pada Selasa (25/11/2025).
WALHI Sumut menilai bencana ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan konsekuensi dari rusaknya ekosistem Batang Toru sebagai kawasan penyangga resapan air.
Eksekutif Daerah WALHI Sumut, Jaka Kelana, menyebut bencana yang terjadi merupakan “bencana ekologis” akibat laju deforestasi yang dipicu aktivitas perusahaan ekstraktif yang memperoleh izin dari pemerintah.
“Kerusakan hutan ini adalah dampak dari kebijakan pemerintah yang memberikan ruang bagi perusahaan-perusahaan besar. Laju deforestasi di Batang Toru sudah sangat tinggi,” kata Jaka kepada Topikseru.com saat ditemui di Medan, Selasa (25/11/2025).
Material Kayu Banjiri Sungai, Tanda Kerusakan Serius
Jaka menambahkan, kerusakan tersebut terlihat jelas dari beredarnya video banjir yang membawa tumpukan kayu dalam jumlah besar di Sungai Batang Toru.
“Dari video yang beredar luas, kita bisa melihat kayu-kayu besar hanyut bersama banjir. Itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya pembukaan hutan dalam skala besar,” tegasnya.
WALHI Soroti Operasional Tambang Emas PT Agincourt Resources
WALHI Sumut menyoroti salah satu perusahaan yang menurut penilaian memberi dampak besar terhadap degradasi ekosistem Batang Toru, yakni tambang emas Martabe yang pengelolaannya oleh PT Agincourt Resources (PT AR).
Tambang tersebut beroperasi berdasarkan Kontrak Karya dengan pemerintah selama 30 tahun. Luas wilayah konsesinya terus berkembang, dari 65.600 hektare pada 1997 menjadi 130.252 hektare pada 2022, meliputi empat kabupaten: Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Mandailing Natal.
Dengan produksi emas mencapai 6–7 juta ton per tahun, WALHI menyebut PT AR membutuhkan lahan 583 hektare untuk pembangunan fasilitas Tailing Management Facilities (TMF).
Dalam dokumen Addendum AMDAL 2020, perusahaan disebut melakukan penebangan 185.884 pohon untuk keperluan operasionalnya.
“AMDAL secara tegas menunjukkan dampaknya: perubahan aliran sungai, peningkatan run-off, penurunan kualitas air, hilangnya vegetasi, hingga rusaknya habitat flora dan fauna,” jelas Jaka.
Menurut hasil investigasi terbaru WALHI, PT AR saat ini telah membuka lahan sekitar 120 hektare sebagai bagian dari proyek tersebut.
Desakan WALHI: Pemerintah Harus Bergerak
WALHI Sumut mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan eksploitasi yang memperburuk kondisi hutan Batang Toru.
“Bencana akan terus terjadi jika pelaku perusakan hutan masih beroperasi dengan berlindung pada izin dari pemerintah,” tegasnya.
WALHI meminta pemerintah pusat dan daerah mengevaluasi izin perusahaan ekstraktif serta memulihkan ekosistem Batang Toru agar fungsi hidrologinya kembali optimal.
