Ringkasan Berita
- Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, dalam rapat kerja bersama Menteri Komu…
- Menurutnya, skala dan intensitas bencana yang terjadi belakangan ini sudah berada pada titik yang tak lagi mampu dita…
- Nilai APBN Tidak Siap Hadapi Lonjakan Biaya Bencana Di balik gagasan tersebut, Utut menyoroti persoalan yang menurutn…
Topikseru.com – Gelombang duka akibat bencana besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan menelan hampir seribu korban jiwa mendorong munculnya wacana pembentukan kementerian baru yang khusus menangani penanggulangan bencana.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, dalam rapat kerja bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Menurutnya, skala dan intensitas bencana yang terjadi belakangan ini sudah berada pada titik yang tak lagi mampu ditangani secara optimal oleh struktur pemerintahan yang ada saat ini.
Usulan Kementerian Bencana untuk Penanganan Lebih Terfokus
Utut mengungkapkan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan lembaga setingkat kementerian yang secara penuh bertanggung jawab atas mitigasi, penanganan, hingga pemulihan pascabencana.
“Kalau Ibu bisa sampaikan ke Pak Presiden, mungkin sudah saatnya kita punya Menteri Bencana. Penanggulangan bencana perlu penanganan lebih fokus,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyebutkan gambaran awal struktur kementerian yang ia maksud. Ia menyarankan agar kementerian tersebut dibagi berdasarkan jenis ancaman bencana.
“Jadi ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir, Dirjen Angin Topan, dan mungkin satu Dirjen lainnya sesuai kebutuhan,” tuturnya.
Nilai APBN Tidak Siap Hadapi Lonjakan Biaya Bencana
Di balik gagasan tersebut, Utut menyoroti persoalan yang menurutnya paling mendesak, yakni kemampuan fiskal negara.
Menurut dia, APBN saat ini tidak ada desain untuk menanggung beban keuangan bencana besar yang datang tiba-tiba, terlebih dalam jumlah massif seperti yang terjadi di Sumatera.
“APBN itu konsepnya belanja, bukan menabung. Yang terjadi sekarang, saat bencana muncul, dananya harus langsung keluar. Ini jelas memberatkan,” kata Utut.
Dia menilai kehadiran kementerian khusus dapat memperkuat perencanaan anggaran jangka panjang dan memastikan kesinambungan pendanaan mitigasi serta penanganan bencana.
Duka Nasional: Korban Tewas Hampir Capai 1.000 Jiwa
Sebelum memaparkan ide pembentukan kementerian, Utut terlebih dahulu menyampaikan belasungkawa mendalam atas musibah besar yang tengah melanda Sumatera.
Dia menegaskan bahwa jumlah korban tewas hampir menembus 1.000 orang, sementara angka korban hilang perkiraan masih akan bertambah.
“Kita semua berduka atas situasi nasional ini. Korban yang wafat hampir seribu, dan yang belum ketemu masih banyak,” ujarnya.
Bencana Tidak Hanya di Sumatera, Jawa Tengah Juga Mengalami Hal Serupa
Utut menambah bahwa daerah pemilihannya di Jawa Tengah juga mengalami kondisi serupa.
Di beberapa wilayah seperti Banjarnegara dan Cilacap, longsor besar mengakibatkan puluhan warga meninggal dan belasan masih hilang.
“Di Banjarnegara yang meninggal 17 orang, yang belum ketemu 11 orang. Ini bermula dari wilayah Majenang, Cilacap,” tutupnya.
