Krisis Air Bersih hingga Minim Penerangan: Pegiat Soroti Beban Ganda Perempuan Korban Bencana di Sumatera

Topikseru.com – Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional 2025 di Kota Medan berubah menjadi panggung kritik terhadap pemerintah. Sejumlah pegiat isu perempuan dan akademisi menilai negara masih abai dalam memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan, khususnya perempuan, yang terdampak bencana ekologis di tiga provinsi di Sumatera.

Acara yang digelar di Seruang Cafe, Kecamatan Medan Kota, Rabu (10/12/2025), memunculkan kegelisahan bersama terkait beban ganda perempuan di tengah krisis air bersih dan minimnya penerangan di lokasi pengungsian.

Krisis Air Bersih Picu Ancaman Kesehatan Perempuan

Pegiat isu perempuan, Lusty Romana Malau, menyebut kebutuhan sanitasi menjadi masalah paling mendesak bagi perempuan selama masa bencana. Menurutnya, keterbatasan akses air bersih bukan hanya menghambat aktivitas harian, tetapi juga mengancam kesehatan reproduksi.

“Sanitasi adalah kebutuhan utama perempuan dalam situasi bencana. Ketika air bersih terbatas, risiko penyakit pada organ reproduksi meningkat,” ujar Lusty kepada topikseru.com.

Dia menambahkan, sejumlah relawan melaporkan keberadaan ibu menyusui di beberapa posko pengungsian yang mengalami tekanan emosional akibat kondisi lingkungan yang penuh sesak.

Situasi ini, kata Lusty, dapat memicu baby blues dan menambah beban psikologis baru bagi korban bencana.

Beban Domestik Tidak Hilang Meski di Pengungsian

Lusty juga menyoroti realitas yang kerap luput dari perhatian pemerintah, yaitu perempuan tetap memikul tanggung jawab domestik meski berada di tenda darurat.

“Di posko, ibu-ibu harus tetap memasak, menata makanan, sekaligus mengurus anak. Beban ini makin berat ketika fasilitas dasar seperti air dan penerangan minim,” jelasnya.

Minimnya penerangan di area bencana diyakini menimbulkan efek psikologis yang lebih besar pada perempuan dan anak-anak. Rasa aman mereka menjadi terganggu karena kondisi gelap yang berkepanjangan.

Desakan Tetapkan Bencana Ekologis sebagai Bencana Nasional

Lusty menilai respons pemerintah terhadap krisis ekologis di Sumatera masih jauh dari kata memadai. Dia menegaskan negara harus bertindak cepat untuk mengakui bencana tersebut sebagai bencana nasional, mengingat dampaknya yang luas dan pemulihannya yang tidak bisa teratasi dalam waktu singkat.

“Kami mendesak pemerintah untuk mengakui bahwa bencana berlapis ini tidak bisa dipulihkan hanya satu atau dua bulan. Jangan menyepelekan situasi ini,” tegasnya.

Akademisi UNIMED: Perempuan Menanggung Beban Lebih Berat

Komentar serupa datang dari Sri Lestari Samosir, akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (FIS UNIMED). Dia menekankan bahwa perempuan mengalami tekanan lebih besar dari laki-laki, terutama karena harus tetap memenuhi kebutuhan keluarga dalam kondisi terbatas.

“Perempuan harus memasak dan mengasuh anak di tempat yang tidak layak. Situasi ini menambah beban fisik dan psikis mereka,” ujarnya.

Sri menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan bencana, terutama untuk kelompok perempuan yang rentan terhadap stres dan trauma.

“Kebutuhan emosional dan psikologis mereka harus terpenuhi. Pemerintah harus memberikan bantuan yang holistik, bukan sekadar logistik,” tambahnya.

Seruan Perbaikan Kebijakan Bencana

Peringatan Hari HAM Internasional di Medan ini berakhir dengan seruan kuat terhadap pemerintah untuk memperbaiki standar layanan darurat bagi kelompok rentan, khususnya perempuan.

Para pegiat meminta negara hadir dengan kebijakan yang lebih responsif, mulai dari penyediaan air bersih, sanitasi layak, penerangan memadai, hingga dukungan psikologis.