Topikseru.com – Pemerintah Venezuela menuduh Amerika Serikat (AS) melakukan aksi militer terbaru yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro demi menguasai sumber daya alam strategis negara tersebut. Tuduhan itu disampaikan dalam sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Senin (5/1/2026).
Utusan Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, menyebut tindakan militer AS sebagai serangan bersenjata yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum internasional.
“3 Januari 2026 adalah tanggal yang memiliki makna historis yang mendalam, tidak hanya bagi Venezuela tetapi juga bagi sistem internasional secara keseluruhan,” ujar Moncada dalam forum DK PBB.
Venezuela Nilai AS Langgar Piagam PBB
Moncada menegaskan, aksi militer Washington merupakan pelanggaran serius terhadap Piagam PBB dan mengancam tatanan hukum internasional.
“Perdamaian internasional hanya dapat dipertahankan jika hukum internasional dihormati tanpa pengecualian, tanpa standar ganda, dan tanpa interpretasi selektif,” tegasnya.
Menurut Venezuela, bukan hanya kedaulatan nasional yang dipertaruhkan, tetapi juga kredibilitas PBB sebagai lembaga penjaga perdamaian dunia.
“Kredibilitas hukum internasional, otoritas organisasi ini, dan prinsip bahwa tidak ada negara yang boleh bertindak sebagai hakim, pihak, sekaligus pelaksana tatanan dunia kini berada dalam ancaman,” kata Moncada.
Sebut Minyak dan Energi Jadi Motif Utama
Venezuela secara terbuka menuding kekayaan alam sebagai faktor utama di balik tindakan militer AS.
Negara Amerika Selatan itu dikenal memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di dunia, selain sumber energi dan mineral strategis lainnya.
“Venezuela menjadi sasaran agresi ini karena sumber daya alamnya. Minyak, energi, sumber daya strategis, serta posisi geopolitik kami secara historis telah memicu keserakahan dan tekanan eksternal,” ujar Moncada.
Dia menilai penggunaan kekuatan militer untuk menguasai sumber daya atau mengubah pemerintahan negara lain mencerminkan praktik kolonialisme dan neokolonialisme modern.
Desak Pembebasan Maduro
Dalam forum tersebut, Venezuela mendesak Dewan Keamanan PBB menuntut AS agar menghormati kekebalan Presiden Nicolas Maduro dan Ibu Negara Celia Flores, serta segera membebaskan dan memulangkan keduanya dengan selamat ke Caracas.
Meski demikian, Moncada menegaskan kondisi internal Venezuela tetap stabil.
“Lembaga-lembaga negara berfungsi normal dan tatanan konstitusional tetap terjaga,” ujarnya.
Kolombia dan Kuba Ikut Mengecam
Aksi militer AS juga menuai kecaman dari sejumlah negara. Kolombia, melalui utusannya untuk PBB Leonor Zalabata Torres, mengutuk keras peristiwa 3 Januari di Venezuela.
“Ini adalah pelanggaran nyata terhadap kedaulatan, kemerdekaan politik, dan integritas teritorial Venezuela,” tegas Torres dalam pidato perdananya di DK PBB.
Dia menilai tidak ada pembenaran dalam kondisi apa pun bagi penggunaan kekuatan sepihak.
“Jika negara, terutama anggota tetap Dewan ini, mengabaikan hukum internasional, lalu apa peran Dewan Keamanan?” katanya.
Sementara itu, Kuba menyebut tindakan Washington sebagai bagian dari rencana hegemonik terhadap Venezuela.
Utusan Kuba untuk PBB Ernesto Soberon Guzman menegaskan solidaritas penuh Havana kepada rakyat Venezuela.
“Masa depan Venezuela sepenuhnya merupakan hak rakyatnya, tanpa intervensi asing,” ujar Soberon.
Dia menambahkan, jika AS benar-benar mengedepankan perdamaian dan keadilan, maka agresi militer yang mengabaikan kedaulatan dan keselamatan warga sipil tidak akan terjadi.
