Topikseru.com – Ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat (AS) dan Kerajaan Denmark memanas setelah Presiden Donald Trump dilaporkan memerintahkan penyusunan rencana militer untuk menginvasi Greenland. Langkah sepihak tersebut memicu kemarahan Kopenhagen dan penolakan keras dari pemerintah Greenland.
Menurut laporan yang dikutip dari Antara, rencana itu bahkan mendapat tentangan dari sejumlah perwira senior Pentagon.
Namun, dorongan kuat datang dari penasihat kebijakan Gedung Putih, Stephen Miller, yang disebut menjadi salah satu penggagas utama strategi tersebut.
Situasi semakin memanas setelah utusan khusus AS untuk Greenland, Jeff Landry, secara terbuka mengonfirmasi ambisi Washington untuk menjadikan pulau otonom itu sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Amerika Serikat.
Greenland dan Denmark Tegas Menolak
Mantan Perdana Menteri Greenland Mute Egede menegaskan bahwa wilayahnya tidak akan tunduk pada ambisi geopolitik negara mana pun.
“Greenland tidak dijual dan tidak akan pernah dijual,” kata Egede, Minggu (11/1/2026).
Pernyataan senada disampaikan oleh Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen bersama Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen.
Keduanya memperingatkan Amerika Serikat agar menghormati integritas teritorial dan kedaulatan Kerajaan Denmark.
Denmark Panggil Dubes AS
Sebagai respons diplomatik, Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen berencana memanggil Duta Besar AS di Kopenhagen untuk meminta klarifikasi resmi terkait sikap Washington.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dijadwalkan bertemu dengan otoritas Denmark pada pekan depan guna meredakan ketegangan.
Meski demikian, Trump disebut masih enggan memberikan jaminan bahwa opsi penggunaan kekuatan militer akan sepenuhnya dikesampingkan.
Nilai Strategis Greenland
Secara geopolitik, Greenland memiliki nilai strategis yang sangat besar. Wilayah di kawasan Kutub Utara ini diperkirakan menyimpan deposit mineral tanah jarang (rare earth) yang penting bagi industri teknologi dan pertahanan global.
Selain itu, Greenland juga diyakini memiliki cadangan energi fosil dalam jumlah signifikan.
Trump berdalih, penguasaan Greenland diperlukan demi kepentingan keamanan nasional dan perlindungan “dunia bebas” di tengah persaingan global yang semakin tajam.
Namun, meski memiliki status otonomi sejak 2009, Greenland secara konstitusional tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark. Status inilah yang menjadi dasar kuat penolakan Eropa terhadap langkah sepihak Amerika Serikat.
Hubungan Transatlantik di Titik Terendah
Sejumlah pejabat Eropa menyuarakan kekhawatiran bahwa Trump dapat memaksakan intervensi fisik sebelum pemilihan paruh waktu Kongres AS pada November mendatang.
Langkah tersebut dinilai berpotensi memperburuk stabilitas kawasan Arktik dan merusak tatanan hukum internasional.
Pengamat menilai polemik Greenland ini menandai titik terendah hubungan diplomatik transatlantik antara Washington dan Kopenhagen sejak Perang Dunia II, sekaligus menjadi ujian serius bagi solidaritas Barat.
