Scroll untuk baca artikel
Hukum & KriminalNews

Bareskrim Polri Sita 1.883 Bal Pakaian Bekas di Kota Bandung dan Cikarang

×

Bareskrim Polri Sita 1.883 Bal Pakaian Bekas di Kota Bandung dan Cikarang

Sebarkan artikel ini
Satgas Importasi Ilegal
Barang bukti yang ditunjukkan dalam konferensi pers di Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/8/2024). Antara/HO-Divisi Humas Polri

TOPIKSERU.COM, JAKARTA – Kepala Bareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan pihaknya telah menyita 1.883 bal pakaian bekas impor atau balpres dari Kota Bandung dan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Dia mengatakan tindakan tesebut sebagai upaya Satgas Importasi Ilegal untuk menyelamatkan industri dan UMKM dalam negeri.

Komjen Wahyu Widada menyebut masuknya pakaian bekas dari China, Korea dan Jepang, ke Indonesia menyebabkan multiplier effect atau efek dari atas ke bawah.

“Tidak hanya merugikan dari sisi penerimaan negara tetapi juga berdampak kepada industri tekstil dalam negeri dan UMKM,” kata Komjen Wahyu dalam paparannya di Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Bekasi.

Menurutnya, nilai pakaian impor tersebut mereka jual dengan sangat murah sehingga produk tak mampu bersaing.

Baca Juga  Mendag Zulkifli Hasan Bahas Pembentukan Satgas Impor Ilegal Bersama Kejagung

“Multiplier efffect-nya banyak. Pabrik-pabrik garmen kita tutup, UMKM kita tidak bisa bersaing. Sementara kita menyadari bahwa UMKM adalah salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia,” kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (6/8).

Komjen Wahyu mengatakan Indonesia berpotensi menjadi negara dengan perekonomian yang tinggi, sebagaiman yang menjadi cita-cita pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Namun, lanjutnya, kehadiran barang-barang impor ilegal memberikan dampak buruk pada keberlangsungan ekonomi bangsa.

“Karena syarat menjadi negara dominan adalah pertumbuhan ekonomi di atas lima persen dan stabilitas keamanan dan ketertiban. Kalau barang-barang ini masuk terus, UMKM dan industri kita turun, makin banyak pengangguran. Dampaknya juga kepada stabilitas keamanan juga. Karena masalahnya akan lari ke perut,” ujara Komjen Wahyu Widada.