PDIP Kritisi Penangkapan Eks Bupati Batubara dan Singgung Blok Medan: Kami Akan Melawan

Rabu, 4 September 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPP PDIP Rony Talapesy (tengah) saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media, Selasa (4/9) di Kantor DPP PDIP Sumut, Medan. Foto: Dok. PDIP Sumut

Ketua DPP PDIP Rony Talapesy (tengah) saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media, Selasa (4/9) di Kantor DPP PDIP Sumut, Medan. Foto: Dok. PDIP Sumut

TOPIKSERU.COM, MEDAN – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rony Talapesy mengkritisi penegakan hukum oleh Polda Sumut terhadap eks Bupati Batubara Zahir.

Pasalnya, dia menyebut penangkapan bacalon PDIP itu sebagai bentuk kriminalisasi.

Dia meminta tidak ada pihak-pihak yang memainkan instrumen pemerintah untuk melakukan kriminalisasi terhadap seseorang.

“Kami akan melawan. PDIP bukan kali ini saja mendapat kriminalisasi. Kami akan berkoordinasi dengan Komnas HAM dan Kompolnas. Kalau mau fair, banyak kasus hukum yang sudah menjadi konsumsi publik. Itu juga harusnya diproses. Misalnya soal Blok Medan,” kata Rony di Kantor DPD PDIP Sumut, Rabu (4/9).

Follow WhatsApp Channel topikseru.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Women’s March Medan Soroti Kepemimpinan Prabowo yang Dinilai Sarat “Toksik Maskuliniti”
DPR Jawab Tuntutan 17+8 dengan Enam Keputusan, Mulai dari Hapus Tunjangan hingga Moratorium Kunker
Tuntutan 17+8: Seruan Boikot Caleg di Pemilu 2029 Menggema
Mahasiswa Pandu Pimpinan DPR Bersumpah: Berbahasa Satu, Tanpa Kebohongan dan Kemunafikan
DPR Respons Tuntutan 17+8 Rakyat: Dari Kasus Affan Kurniawan Hingga RUU Perampasan Aset
Nasib Ahmad Sahroni: Rumah Dijarah, Dinonaktifkan dari DPR RI, Bagaimana Selanjutnya?
Astrid Kuya Ikhlas Rumah Dijarah Massa, “Semoga Barang-Barang Itu Bermanfaat”
NasDem Minta Gaji dan Fasilitas Sahroni dan Nafa Urbach Disetop

Berita Terkait

Sabtu, 6 September 2025 - 22:51

Women’s March Medan Soroti Kepemimpinan Prabowo yang Dinilai Sarat “Toksik Maskuliniti”

Sabtu, 6 September 2025 - 07:01

DPR Jawab Tuntutan 17+8 dengan Enam Keputusan, Mulai dari Hapus Tunjangan hingga Moratorium Kunker

Sabtu, 6 September 2025 - 00:29

Tuntutan 17+8: Seruan Boikot Caleg di Pemilu 2029 Menggema

Kamis, 4 September 2025 - 11:10

Mahasiswa Pandu Pimpinan DPR Bersumpah: Berbahasa Satu, Tanpa Kebohongan dan Kemunafikan

Kamis, 4 September 2025 - 08:01

DPR Respons Tuntutan 17+8 Rakyat: Dari Kasus Affan Kurniawan Hingga RUU Perampasan Aset

Berita Terbaru