Ringkasan Berita
- Ferry mengatakan hal tersebut sebagai upaya mendorong koperasi naik kelas agar masuk ke sektor industri sekaligus men…
- Sementara itu terkait wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen, Ferry mengatakan pihaknya akan…
- "Koperasi memang kurang rebranding, tentu dalam hal itu harus bisa mensosialisasikan ke generasi muda.
TOPIKSERU.COM, BANDUNG – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di Indonesia agar ke depan memiliki pabrik pengolahan sendiri.
Ferry mengatakan hal tersebut sebagai upaya mendorong koperasi naik kelas agar masuk ke sektor industri sekaligus menyukseskan program rebranding bagi generasi muda.
“Koperasi memang kurang rebranding, tentu dalam hal itu harus bisa mensosialisasikan ke generasi muda. Tapi itu akan bisa berjalan efektif sekiranya bisa didorong juga koperasi sebagai badan usaha masuk sektor industri, punya pengolahan sendiri,” kata Ferry di Bandung, Minggu (8/12).
Kehadiran pabrik pengolahan akan menyerap bahan baku yang dihasilkan di dalam negeri. Misalnya, kata dia, seperti yang terjadi di Boyolali, Jawa Tengah, susu produksi peternak tidak terserap industri pengolahan susu.
“Kami minta supaya sekarang saatnya punya pabrik pengolahan susu sendiri, ini contoh Kementerian Koperasi mendorong koperasi masuk ke sektor industri, kalau itu terjadi kalangan generasi muda enggak usah pakai influencer-influencer, pasti akan menjadikan koperasi ketika masuk ke industri akan menjadi pilihan dan alternatif kegiatannya,” ujar Ferry.
Wamen Ferry mengatakan pemerintah akan membentuk satuan kerja yang akan mengkaji dan mengevaluasi impor khususnya pangan yang berdampak besar kepada masyarakat.
“Termasuk di dalamnya susu dan yang lain-lainnya. Karena kan kalau lihat impor yang dilakukan oleh kita sekarang relatif cukup besar dan menjalankan apa yang diinginkan oleh Presiden soal swasembada, itu artinya kita harus mengurangi impor dan menggenjot produksi demi memenuhi kebutuhan dalam negeri,” kata Ferry.
Sementara itu terkait wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen, Ferry mengatakan pihaknya akan mengusulkan bila kebijakan tersebut tidak berlaku dalam waktu dekat.
Dia menilai kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini belum stabil sangat berpengaruh atas kenaikan PPN.
“Kami usulkan supaya jangan ditetapkan sekarang lah, sebaiknya ditunda dulu, dicarikan sumber-sumber lain yang memungkinkan bisa punya sumber penerimaan negara,” pungkasnya.
