Kabinet Merah Putih Dapat Pinjaman dari Bank Dunia Total Rp 10,66 Triliun

TOPIKSERU.COM – Tiga kementerian/lembaga di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dapat kucuran dana berupa pinjaman dari Bank Dunia dengan total 658 juta dolar AS atau Rp 10,66 triliun dengan kurs rupiah 16.210 per 8 Januari 2025.

Kepala Badan Pertanahan dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan kementerian yang dipimpinnya mendapat pinjaman sebesar 353 juta dolar AS, setara Rp 5,72 triliun.

Nusron mengatakan pinjaman tersebut akan digunakan untuk mendukung program agraria dan tata ruang di Indonesia.

Dia mengatakan pinjaman dari Bank Dunia itu akan berlaku selama lima tahun.

Adapun tiga kementerian/lembaga, yakni Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kalau (kementerian) ATR/BPN dari (jumlah) itu dapat 353 juta dolar AS,” kata Nusron ditemui seusai menghadiri rapat terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Rabu (8/1).

Nusron menjelaskan di Kementerian ATR/BPN, pinjaman dari Bank Dunia itu akan difokuskan untuk mendukung sejumlah program prioritas.

Salah satu program yang akan menjadi fokus utama adalah penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang merupakan langkah penting untuk pengelolaan ruang dan pembangunan yang lebih terarah.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga akan memfokuskan penyusunan peta kadaster yang bertujuan untuk mendokumentasikan secara rinci status dan kepemilikan tanah.

Pemetaan dan pendaftaran tanah ulayat juga menjadi bagian dari program yang direncanakan, untuk memastikan hak atas tanah adat dan ulayat tercatat dengan jelas dan sah.

Nusron Wahid mengatakan pemetaan tanah yang belum memiliki peta menjadi hal yang akan dituntaskan kementeriannya.

Hal tersebut, kata dia, bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau konflik batas lahan hutan dengan tanah lainnya.

Pemetaan kawasan transmigrasi, lanjut Nusron, akan segera dilakukan untuk memastikan tidak bertabarakan dengan lahan yang menjadi program transmigrasi.

Hal itu untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan dan pengelolaan tanah dapat berjalan dengan terkoordinasi dan tidak menimbulkan masalah di masa depan.

“Terutama untuk pemetaan tanah-tanah yang belum ada petanya. Terutama tapal batas dengan hutan supaya nggak sering tabrakan. Tadi, masuk lagi tapal batas dengan transmigrasi supaya tak bertabrakan dengan lahan transmigrasi,” ujar Nusron.

Selain itu, kata Nusron, dana dari Bank Dunia untuk tiga kementerian di Kabinet Merah Putih, termasuk Kementerian ATR/BPN, itu akan digunakan juga untuk pengembangan dan pembentukan sistem informasi pertanahan yang lebih modern.

Sistem itu diharapkan dapat mempercepat proses administrasi pertanahan dan mendukung transparansi serta akurasi data pertanahan di seluruh Indonesia.

“Pemetaan dan pendaftaran tanah adat, ulayat supaya tak terjadi masalah. Kemudian sistem informasi pertanahan. Itu aja, kayak gitu-gitulah,” pungkasnya.