Ringkasan Berita
- Direktur Utama Freeport Indonesia Tony Wenas meminta pemerintah tidak gegabah menerapkan kebijakan tanpa mempertimban…
- "Hilirisasi kami untuk emas pada dasarnya sudah selesai.
- Namun, sebagian besar emas dengan kadar tinggi diserap pasar domestik, salah satunya oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Topikseru.com – PT Freeport Indonesia buka suara soal rencana pemerintah yang akan mengenakan bea keluar untuk ekspor komoditas tambang, termasuk emas, mulai tahun depan.
Direktur Utama Freeport Indonesia Tony Wenas meminta pemerintah tidak gegabah menerapkan kebijakan tanpa mempertimbangkan status hilirisasi yang sudah dicapai perusahaan.
“Hilirisasi kami untuk emas pada dasarnya sudah selesai. Emas kami sudah 99,99 persen metal, siap dijual ke mana saja – baik di pasar dalam negeri maupun ke luar negeri,” ujar Tony di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/7).
50 Persen Produksi Masih Diekspor
Saat ini, sekitar 50 persen produksi emas Freeport masih diekspor lantaran sebagian produk belum sepenuhnya dimurnikan hingga kadar 99,99 persen.
Namun, sebagian besar emas dengan kadar tinggi diserap pasar domestik, salah satunya oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
“Kalau bisa, Antam yang meng-offtake 100 persen dari produksi emas kami. Kalau tidak, siapa lagi yang di domestik bisa menyerap produksi kami? Kalau tidak ada, ya artinya harus diekspor,” jelas Tony.
Antam Siap Serap 30 Ton Emas Freeport
Di pihak lain, Direktur PT Antam Achmad Ardianto memastikan pihaknya siap menyerap emas Freeport melalui fasilitas pemurnian logam mulia (Precious Metal Refinery/PMR) di smelter katoda tembaga Freeport di Manyar, Gresik, Jawa Timur.
“Saat ini kami sudah bekerja sama dengan Freeport, anak usaha MIND ID, untuk memanfaatkan emas Freeport semaksimal mungkin agar dapat digunakan oleh bangsa Indonesia. Emas ini nantinya diolah menjadi kepingan-kepingan emas asli produksi Indonesia,” ujar Achmad.
Menanti Regulasi Final Bea Keluar
Pemerintah memang tengah merumuskan skema bea keluar ekspor tambang, termasuk emas, sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi nasional. Namun wacana ini memicu diskusi panjang di kalangan pelaku usaha, terutama mereka yang mengklaim sudah memproses mineral hingga tahap akhir di dalam negeri.
“Kalau sudah 99,99 persen, artinya sudah barang jadi. Harapannya tidak kena bea keluar lagi,” kata Tony.
Permintaan Freeport agar emas dengan kadar kemurnian tinggi dikecualikan dari bea keluar menegaskan tantangan penerapan kebijakan hilirisasi mineral di Indonesia.
Pemerintah diharapkan bisa merumuskan aturan yang adil, tidak hanya mengejar penerimaan negara, tetapi juga mendukung keberlanjutan industri tambang dalam negeri.
