“Jadi, kami tidak hanya membela perusahaan yang besar saja, tapi yang kecil juga bisa masuk ke sistem,” tambah Purbaya.
Lindungi UMKM Rokok dan Lapangan Kerja
Purbaya menolak usulan dari perusahaan besar agar mereka diperbolehkan masuk ke pasar rokok kelas bawah dengan harga setara produk UMKM. Menurutnya, kebijakan itu berpotensi mematikan industri rokok kecil.
“Saya pertimbangkan masukan-masukan seperti itu, tapi yang kami atur adalah supaya yang kecil bisa hidup, yang besar juga bisnisnya nggak terganggu secara tidak adil,” ujarnya.
Dia menegaskan pemerintah akan menyusun kebijakan fiskal yang menciptakan keadilan berusaha, menjaga lapangan kerja, serta memastikan kontribusi pajak dari semua pelaku industri rokok, termasuk UMKM.
Purbaya menyebut pemerintah akan memulai inisiatif perluasan KIHT dengan mengevaluasi efektivitas kawasan yang sudah ada. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan baru bersama pemerintah daerah.
“Jadi, mereka jangan main-main, tapi kami kasih ruang untuk hidup juga, dengan menggalakkan Kawasan Industri Hasil Tembakau atau langkah-langkah lain yang diperlukan, sehingga lapangan kerja masih tercipta dan yang kecil UMKM masih bisa masuk ke sistem dengan adil dan membayar pajak,” tegas Purbaya.
