Menurut Muzakir Manaf, kehadiran para akademisi, pakar, dan pengusaha dalam DEA menunjukkan semangat baru dalam mendorong kebijakan ekonomi Aceh agar lebih berbasis ilmu pengetahuan dan responsif terhadap dinamika global.
“Kehadiran para pakar di dalamnya menunjukkan semangat baru yang akan menjadi modal dalam memajukan Aceh,” kata Mualem.
Fokus ke Sektor Unggulan dan Ketahanan Pangan
Mualem menekankan, Aceh memiliki potensi besar di berbagai sektor ekonomi, terutama perkebunan dan pertanian, yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk membuka lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan.
“Ini tanggung jawab kita bersama agar Aceh menjadi maju sebagaimana yang kita harapkan, sejalan dengan arahan Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan di seluruh daerah di Indonesia,” ucapnya.
Tugas DEA: Dari Riset Ekonomi hingga Transformasi Digital
Dalam arahannya, Gubernur Aceh menugaskan DEA untuk:
- menyusun analisis ekonomi berbasis data untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran,
- memberikan rekomendasi kebijakan fiskal dan investasi,
- menentukan arah sektor unggulan daerah,
- menjadi penyeimbang dalam implementasi kebijakan ekonomi,
- serta mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan digital.
“DEA harus menjadi mitra pengendali kebijakan agar tetap efektif dan berkelanjutan,” tegas Mualem.
Harapan Besar untuk Ekonomi Aceh
Pembentukan Dewan Ekonomi Aceh ini diharapkan menjadi momentum baru dalam memperkuat strategi pembangunan daerah.
Pemerintah Aceh optimistis, kolaborasi antara akademisi, pengusaha, dan pemerintah mampu mempercepat transformasi ekonomi di Tanah Rencong.
