Topikseru.com – Sebuah gerakan ekonomi kerakyatan tumbuh dari pedalaman Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara. Kelompok Tani Naposo Pature Huta, yang berasal dari masyarakat adat setempat, resmi menjalin kerja sama dengan Aliansi Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (AKBAR Sumut) untuk membangun jaringan distribusi hasil tani langsung dari desa ke buruh di kota.
Gerakan ini disebut sebagai upaya melawan rantai distribusi pasar yang merugikan petani dan buruh, serta membuka jalan menuju ekonomi alternatif berbasis solidaritas rakyat.
Putus Rantai Tengkulak, Petani dan Buruh Saling Bantu
Koordinator AKBAR Sumut, Didi Haryanto, menjelaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar transaksi jual beli, tetapi bentuk perlawanan ekonomi terhadap sistem pasar yang menindas.
“Daya beli masyarakat, terutama buruh di kota, saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dari hubungan ini, kami berharap bisa memotong rantai distribusi yang sering mempermainkan harga di pasar,” ujar Didi kepada Topikseru.com, Rabu (23/10/2025).
Sebagai langkah awal, kelompok tani Naposo Pature Huta telah memasok 90 kilogram cabai rawit ke AKBAR Sumut untuk dijual langsung kepada para buruh di Kota Medan.
“Untuk awal cabai rawit, ke depan bisa komoditas lain,” tambah Didi optimistis.
Hasil Panen Meningkat, Solidaritas Petani Makin Erat
Dari sisi petani, Tulus Sinambela, anggota Naposo Pature Huta, mengaku hasil panen kali ini tergolong sukses.
“Total ada 200 kg panen kali ini, sudah panen keenam, dan diprediksi masih naik sampai panen ke-8,” ungkap Tulus.
Kelompok ini menerapkan manajemen panen modern, termasuk pencatatan absensi pemanen, waktu panen, harga jual, dan biaya operasional. Tujuannya agar setiap anggota kelompok tetap disiplin dan solidaritas antarpetani terus terjaga.
Dari Konflik Hutan Adat ke Gerakan Ekonomi Mandiri
Kelompok Tani Naposo Pature Huta bukan nama baru dalam perjuangan masyarakat adat di Sumatera Utara.
Mereka pernah berkonflik dengan perusahaan eukaliptus PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang menyerobot wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta.
Setelah bertahun-tahun memperjuangkan haknya, pada 2019 pemerintah akhirnya mengesahkan wilayah tersebut sebagai hutan adat milik masyarakat Pandumaan-Sipituhuta.
Kini, lima tahun berselang, kelompok yang dulu dikenal lewat perjuangan mempertahankan tanah adat itu bertransformasi menjadi simbol kemandirian ekonomi rakyat.
Bangun Konektivitas Desa-Kota Lewat Cabai
Kolaborasi Naposo Pature Huta dan AKBAR Sumut ini bukan hanya soal jual beli hasil tani, tetapi membangun rantai pasok baru antara desa dan kota tanpa perantara besar.
Model ini diyakini bisa menjadi prototipe ekonomi solidaritas rakyat di tengah tekanan ekonomi dan ketimpangan harga pangan.
“Kami ingin petani di desa dan buruh di kota saling menopang. Dari tanah, untuk rakyat,” tutup Didi Haryanto.
