Ringkasan Berita
- Menurut Purbaya, BNPB saat ini masih memiliki dana siap pakai (DSP) lebih dari Rp 500 miliar untuk mendukung operasi …
- Selain menjaga stabilitas keuangan, Menkeu Purbaya juga bersiap menambah dana operasional Badan Nasional Penanggulang…
- Kapasitas Fiskal Dinilai Masih Kuat Purbaya menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia berada pada level aman sehingga…
Topikseru.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kesiapan negara dalam mendukung operasi tanggap darurat bencana alam di tiga wilayah, yakni Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).
Selain menjaga stabilitas keuangan, Menkeu Purbaya juga bersiap menambah dana operasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurut Purbaya, BNPB saat ini masih memiliki dana siap pakai (DSP) lebih dari Rp 500 miliar untuk mendukung operasi tanggap darurat. Angka itu dinilai cukup untuk kebutuhan jangka pendek.
“Di BNPB masih ada sekitar Rp 500 miliar lebih yang siap dipakai,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Namun demikian, ia tidak menutup kemungkinan adanya penambahan anggaran. Pemerintah menilai skala bencana dan potensi kerusakan di tiga provinsi berpeluang membutuhkan dana lebih besar dibanding perkiraan awal.
Mekanisme ABT Siap Diaktifkan Jika Dana Kurang
Menkeu memastikan mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dapat diaktifkan sewaktu-waktu jika diperlukan. Ia meminta BNPB tidak ragu mengajukan permintaan tambahan bila DSP mulai menipis.
“Kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap menambah. Pos darurat bencananya sudah ada di APBN,” ujarnya.
Dana tambahan tersebut akan digunakan untuk:
- operasi tanggap darurat,
- logistik kemanusiaan,
- kebutuhan evakuasi,
- hingga rehabilitasi pascabencana.
Kapasitas Fiskal Dinilai Masih Kuat
Purbaya menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia berada pada level aman sehingga pemerintah memiliki ruang cukup untuk menanggung biaya penanganan bencana, termasuk pemulihan sosial dan ekonomi bagi korban.
“Kapasitas fiskal kita sangat memadai, termasuk jika nanti diperlukan untuk rehabilitasi dan perlindungan sosial lanjutan,” tuturnya.
Pemerintah memastikan proses pemulihan di wilayah terdampak bencana akan menjadi prioritas hingga situasi kembali stabil.
Ekonomi RI Terancam Melambat di Kuartal IV
Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan laju ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 tidak akan setinggi proyeksi awal. Bencana alam yang terjadi beruntun di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dinilai memberi tekanan pada aktivitas ekonomi di sejumlah sektor.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV berada di kisaran 5,6% hingga 5,7%. Namun, dengan eskalasi dampak bencana yang meluas, Purbaya menurunkan ekspektasi ke level 5,5%.
“Kemungkinan selalu ada dampak bencana ke pertumbuhan ekonomi. Tapi saya pikir masih bisa berada di atas 5,5 persen,” ujar Purbaya.
Dampak Bencana Dinilai Hambat Aktivitas Ekonomi
Perlambatan aktivitas perdagangan, logistik, serta gangguan distribusi energi di beberapa provinsi Sumatera menjadi alasan utama revisi target tersebut.
Pemerintah menilai proses pemulihan akan membutuhkan waktu mengingat skala bencana yang mencakup tiga provinsi sekaligus.
“Tekanannya memang ada, terutama dari sisi distribusi barang dan konsumsi rumah tangga di wilayah terdampak,” kata Purbaya.
Pemerintah Siapkan Injeksi Dana ke Perbankan
Untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik, Menkeu mengatakan dirinya siap kembali menggelontorkan dana ke sektor perbankan bila diperlukan.
Langkah ini bertujuan menjaga likuiditas industri keuangan agar tetap mampu menyalurkan kredit ke sektor riil.
“Kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorkan lagi uang saya ke perbankan,” tegasnya.
Pemerintah sebelumnya juga sempat melakukan intervensi serupa pada saat tekanan ekonomi meningkat akibat gejolak global dan cuaca ekstrem.
