Ekonomi dan Bisnis

PUD Pembangunan Kota Medan Defisit Rp 289 Juta per Bulan dan Harus Bayar Tunggakan Hak Pegawai

×

PUD Pembangunan Kota Medan Defisit Rp 289 Juta per Bulan dan Harus Bayar Tunggakan Hak Pegawai

Sebarkan artikel ini
PUD Pembangunan Medan
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas

Ringkasan Berita

  • Kondisi tersebut dipaparkan Direktur Utama PUD Pembangunan, Karya Septianus Bate’e, dalam presentasi rencana kerja …
  • Menurut Septianus, direksi periode 2026 – 2030 memulai pembenahan dari internal.
  • Rata-rata defisit perusahaan tercatat mencapai Rp 289 juta per bulan, diperparah beban operasional dan tunggakan hak …

Topikseru.com, MedanPerusahaan Umum Daerah (PUD) Pembangunan Kota Medan masih menghadapi tekanan finansial serius. Rata-rata defisit perusahaan tercatat mencapai Rp 289 juta per bulan, diperparah beban operasional dan tunggakan hak pegawai.

Kondisi tersebut dipaparkan Direktur Utama PUD Pembangunan, Karya Septianus Bate’e, dalam presentasi rencana kerja Direksi masa jabatan 2026 – 2030 di Balai Kota Medan, Jumat (20/2/2026).

“Unit pergudangan menjadi penopang utama dengan kontribusi 73,25 persen dari total pendapatan. Namun beban operasional Rp 367 juta per bulan, PBB sekitar Rp 1,2 miliar per tahun, serta tunggakan hak pegawai membuat perusahaan belum sehat secara finansial,” ujar Septianus.

Unit Usaha: Ada yang Rugi, Ada Surplus Tipis

Dari lima unit usaha yang dikelola, Pergudangan Kota Tanjung Mulia (PKTM) menjadi penyumbang pendapatan terbesar. Sementara itu, Kolam Renang Deli dan Taman Margasatwa Medan atau Medan Zoo masih merugi.

Adapun Gelanggang Remaja dan Rusunawa Amplas mencatatkan surplus tipis.

Menurut Septianus, direksi periode 2026 – 2030 memulai pembenahan dari internal. Langkah yang disiapkan meliputi digitalisasi sistem keuangan bekerja sama dengan Bank Sumut, audit operasional menyeluruh, penyusunan SOP dan KPI dengan target kepatuhan 95 persen, efisiensi biaya, hingga target nihil temuan audit material.

Transformasi Medan Zoo juga masuk agenda strategis melalui rebranding dan perubahan konsep pengelolaan agar lebih kompetitif.

Rico Waas Soroti Lahan PKTM yang Belum Optimal

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyoroti potensi besar Pergudangan Kota Tanjung Mulia (PKTM) seluas 12,5 hektare. Namun, dari total luas tersebut, baru sekitar 4 hektare yang termanfaatkan.

Baca Juga  Colorful Medan Carnival 2025: Gemerlap 435 Tahun Medan dalam Pelukan Ragam Budaya

“Artinya masih ada 7–8 hektare lahan potensial yang belum digarap optimal. Kalau keuangan kita berat, ayo kita kerja sama. Tapi ini harus bergerak, jangan stagnan,” tegas Rico.

Dia membuka opsi pembangunan mandiri maupun skema kerja sama dengan pihak ketiga apabila kondisi fiskal daerah belum memungkinkan investasi penuh. Pemko Medan, lanjutnya, siap mendukung perbaikan akses jalan guna meningkatkan nilai bisnis kawasan tersebut.

Aset Strategis Tak Boleh Berubah Fungsi

Terkait Kolam Renang Deli dan Gelanggang Remaja yang berada di pusat kota, Rico menilai keduanya seharusnya menjadi aset paling produktif. Namun ia mengingatkan, pengembangan bisnis harus tetap menjaga fungsi utama.

“Jangan kehilangan asetnya, jangan berubah fungsi. Kalau kolam renang, tetap kolam renang. Silakan dikembangkan, tapi fungsi utamanya jangan hilang,” ujarnya.

Menurut Rico, PUD Pembangunan tidak bisa lagi berjalan dengan pola lama. Reformasi manajemen dan disiplin bisnis menjadi kunci kebangkitan BUMD tersebut.

Target: Dari Beban Jadi Kontributor PAD

Pemko Medan menegaskan kemungkinan penyertaan modal tetap terbuka. Namun suntikan dana hanya akan diberikan jika rencana bisnis disusun secara komprehensif, terukur, dan realistis.

“Kami tidak takut membicarakan penyertaan modal. Tapi kita juga harus melihat kondisi keuangan daerah,” kata Rico.

Dari lima unit usaha yang ada, yakni PKTM, Kolam Renang Deli, Gelanggang Remaja, Medan Zoo, dan Rusunawa Amplas, sedikitnya empat dinilai memiliki potensi profit jika dikelola secara profesional.

Pemko menargetkan PUD Pembangunan tidak lagi menjadi beban keuangan daerah, melainkan kontributor nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan menggerakkan aset prioritas secara bertahap, perusahaan diharapkan bangkit menjadi BUMD yang sehat, berorientasi profit, namun tetap menjalankan fungsi sosial.