Topikseru.com, Jakarta – Pasca konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Amerika Serikat–Israel dan Iran, Institute for Essential Services Reform (IESR) mengusulkan agar Indonesia mulai mencari sumber pasokan minyak selain dari negara-negara Timur Tengah maupun negara yang bergantung pada Selat Hormuz sebagai jalur logistik utama.
Sebagai informasi, Selat Hormuz merupakan jalur sempit dan sangat strategis yang terletak di antara Teluk Persia dan Teluk Oman.
Selat ini menjadi rute vital ekspor minyak mentah dan gas alam cair (LNG) global, dengan pasar Asia sebagai tujuan utama aliran energi dari kawasan tersebut.
Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, menilai Indonesia perlu segera mengantisipasi potensi gangguan pasokan akibat eskalasi konflik geopolitik.
“Untuk itu, dalam jangka pendek, sebaiknya Indonesia perlu mulai mencari alternatif pasokan minyak dari Nigeria, Australia, atau Amerika Latin untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri,” ungkap Fabby dalam keterangan tertulis, Senin (02/03/2026).
Dorongan Diversifikasi Impor Minyak dan LPG
Selain minyak mentah, Fabby juga mendorong percepatan realisasi pengurangan ketergantungan impor LPG dari Timur Tengah yang selama ini menjadi pemasok utama.
Menurutnya, kesepakatan impor LPG dengan Amerika Serikat sebenarnya sudah ada, namun masih menunggu persetujuan parlemen. Situasi konflik saat ini, lanjut dia, menunjukkan kebijakan energi Indonesia masih rentan terhadap gejolak global.
“Artinya, hampir 50% kebutuhan minyak nasional harus dipenuhi melalui impor, dan sebagian besar berasal dari kawasan yang kini terdampak konflik,” jelas Fabby.
Saat ini, Indonesia mengonsumsi sekitar 1,7 juta barel minyak per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 860.000 barel. Kesenjangan tersebut membuat Indonesia sangat bergantung pada pasokan luar negeri.
Arab Saudi menyumbang sekitar 38% impor minyak mentah Indonesia, dengan nilai lebih dari US$ 1,2 miliar per tahun. Pasokan lainnya berasal dari Irak, Uni Emirat Arab, dan Kuwait.
Pada 2024, Indonesia mencatat rekor impor baru sebesar 53,74 juta ton minyak mentah dan produk turunannya, naik 19% dibanding tahun sebelumnya.
Risiko Besar pada Impor LPG dan Subsidi Energi
Ketergantungan bahkan lebih besar terjadi pada LPG. Sekitar separuh kebutuhan LPG nasional diimpor dari Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, dan Kuwait, sementara sisanya berasal dari Amerika Serikat. Nilai impornya mencapai lebih dari US$ 714 juta per tahun.
Padahal, LPG bukan sekadar bahan bakar industri. Lebih dari 70 juta rumah tangga Indonesia menggunakannya untuk memasak, terutama melalui tabung gas 3 kg bersubsidi.
Tahun ini, subsidi untuk LPG dan BBM diperkirakan mencapai sekitar Rp106 triliun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor minyak dan gas pada 2024 mencapai US$36,28 miliar.
Menurut Fabby, lonjakan harga global akibat konflik atau gangguan pasokan dapat langsung berdampak pada neraca perdagangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ketika harga global naik, biaya impor melonjak, APBN semakin terbebani untuk menjaga harga subsidi, dan ketahanan energi nasional tetap bergantung pada pasar global yang tidak bisa kita kendalikan,” tegasnya.
Perkuat Ketahanan Energi Nasional
Situasi ini menjadi pengingat pentingnya diversifikasi sumber pasokan energi sekaligus percepatan transisi energi domestik.
Tanpa langkah strategis, ketergantungan pada impor energi dari kawasan rawan konflik akan terus menjadi risiko sistemik bagi perekonomian Indonesia.
Diversifikasi impor, penguatan produksi dalam negeri, serta percepatan pengembangan energi terbarukan dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas energi dan fiskal dalam jangka panjang.
