Topikseru.com, Kalimantan Barat – PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) memaparkan perkembangan pembangunan Smelter Aluminium Mempawah dan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 2 dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).
Kegiatan yang berlangsung di Pontianak tahun 2026 tersebut menjadi bagian dari penguatan fungsi pengawasan DPR terhadap implementasi kebijakan hilirisasi mineral yang menjadi agenda strategis pemerintah pusat.
Proyek pengolahan dan pemurnian bauksit di Kabupaten Mempawah memiliki peran penting dalam memperkuat kemandirian industri aluminium nasional sekaligus memastikan sumber daya alam Indonesia memberikan nilai tambah di dalam negeri.
Direktur Utama Inalum, Melati Sarnita, menyampaikan pembangunan fasilitas pemurnian bauksit hingga pengolahan aluminium tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam membangun rantai industri aluminium yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Kami optimistis integrasi pasokan bauksit, pemurnian alumina hingga pengolahan aluminium akan menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam industri aluminium global,” kata Melati dalam siaran pers, Sabtu (14/3/2025) petang.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo menyampaikan, DPR memiliki tanggung jawab memastikan program hilirisasi mineral berjalan sesuai arah kebijakan nasional.
Menurutnya, pengawasan terhadap proyek strategis seperti fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit di Mempawah penting untuk memastikan pembangunan berjalan tepat waktu serta memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“DPR ingin memastikan agenda hilirisasi tidak hanya menjadi program di atas kertas, tetapi benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperkuat kemandirian industri nasional,” katanya.
Selain meninjau progres pembangunan, kunjungan tersebut juga menjadi forum bagi DPR, pemerintah, dan pihak industri untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang berpotensi mempengaruhi percepatan proyek, mulai dari aspek teknis, regulasi hingga dinamika pasar global.
“Sinergi antara legislatif, pemerintah dan BUMN industri saat diperlukan, sehingga proyek hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat berjalan optimal sekaligus memperkuat daya saing industri nasional di tengah persaingan global. Untuk itu DPR akan kawal terus proyek smelter ini,” ujarnya.
