Topikseru.com, Medan – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 1 menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam rangka pengawasan implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Graha Pelindo Regional 1 ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung efisiensi dan daya saing pelabuhan nasional.
Fokus pada Integrasi Logistik dan Kinerja Pelabuhan
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai isu krusial, mulai dari operasional pelabuhan hingga integrasi sistem logistik nasional.
Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 1, Fadillah Haryono, menyebut kunjungan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antara regulator dan operator pelabuhan.
“Koordinasi ini penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih aplikatif dan mampu menjawab tantangan operasional di lapangan,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
DPD RI Himpun Masukan untuk Penyempurnaan Regulasi
Kunjungan kerja ini juga dimanfaatkan oleh Komite II DPD RI untuk menyerap aspirasi serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
Diskusi mencakup:
- Efektivitas implementasi UU Pelayaran
- Tantangan operasional di pelabuhan
- Upaya peningkatan layanan dan efisiensi logistik
Hasil dari pertemuan ini akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan di sektor pelayaran dan kepelabuhanan.
Pelindo Komitmen Tingkatkan Layanan Berkelas Global
Pelindo Regional 1 menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan pelabuhan melalui:
- Profesionalisme operasional
- Adaptasi terhadap transformasi digital
- Peningkatan daya saing global
Perusahaan juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam menciptakan layanan pelabuhan yang aman, efisien, dan berkelanjutan.
Hadirkan Stakeholder Kunci Sektor Maritim
Kunjungan ini dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya:
- Direktur Kelembagaan Pelindo, Capt. Hendri Ginting
- Ketua Komite II DPD RI, Badikenita BR Sitepu
Selain itu, turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparat kepolisian, pemerintah daerah, serta instansi terkait seperti Bea Cukai dan otoritas pelabuhan.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Maritim
Sinergi antara Pelindo dan DPD RI diharapkan mampu memperkuat ekosistem maritim nasional, khususnya dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa.
Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam:
- Menekan biaya logistik
- Meningkatkan efisiensi rantai pasok
- Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
Kunjungan kerja DPD RI ke Pelindo Regional 1 menegaskan pentingnya kolaborasi antara regulator dan operator dalam menghadapi tantangan sektor pelayaran. Dengan sinergi yang solid, Indonesia berpeluang memperkuat posisinya sebagai poros maritim dunia.
