Dengan capaian Rp 1,66 triliun, ekspansi ke Jepang, dan uji coba bersama China, QRIS semakin nyata menjadi simbol kedaulatan finansial dan wajah baru diplomasi digital Indonesia.
QRIS Sempat Dikritik Amerika Serikat
Di tengah sorotan dunia terhadap ekspansi QRIS Antarnegara yang kian luas, Amerika Serikat justru melancarkan kritik tajam. Melalui laporan tahunan 2025 National Trade Estimate yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Washington menilai kebijakan Bank Indonesia (BI) soal sistem pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terlalu eksklusif dan menyingkirkan perusahaan asing, termasuk raksasa kartu kredit Visa dan MasterCard.
Kritik itu muncul di saat tensi perang dagang masih membekas sejak era Donald Trump, di mana isu keuangan digital menjadi salah satu peluru negosiasi geopolitik. USTR menuding perusahaan asal AS tidak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan QRIS, tidak mendapat informasi yang cukup, bahkan tak diberi ruang untuk menyampaikan masukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, protes ini menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin sebuah negara berdaulat harus menyesuaikan regulasi domestiknya hanya demi kenyamanan perusahaan asing?
QRIS dan GPN Disebut Ancaman bagi AS
Dalam dokumen resmi USTR, sistem QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) terang-terangan disebut sebagai ancaman bagi kepentingan bisnis keuangan AS. Secara implisit, laporan itu membela raksasa fintech global yang selama puluhan tahun mendominasi pasar pembayaran dunia.
Indonesia, lewat BI, justru menegaskan bahwa QRIS dan GPN hadir untuk memperkuat ekosistem pembayaran nasional. Dengan sistem ini, pelaku usaha kecil hingga wisatawan mancanegara kini bisa bertransaksi secara mudah, murah, dan aman tanpa harus bergantung pada biaya tinggi yang kerap dikenakan jaringan internasional.
Bagi Indonesia, kritik AS justru menjadi bukti nyata bahwa QRIS dan GPN sudah berada di jalur yang tepat. Apa yang disebut ancaman oleh Washington, di mata Jakarta adalah kedaulatan digital finansial.
Tak berlebihan jika ekspansi QRIS ke Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Jepang dan China, dipandang sebagai simbol Indonesia yang berani menulis aturan mainnya sendiri dalam ekosistem keuangan global.
Dengan nominal transaksi lintas negara yang sudah menembus Rp1,66 triliun per Juni 2025, posisi Indonesia dalam peta ekonomi digital semakin sulit diabaikan.
Antara Kritik dan Ketakutan
Jika dibaca lebih jauh, kritik USTR terhadap sistem pembayaran QRIS sesungguhnya menggambarkan ketakutan Amerika Serikat kehilangan dominasi di sektor pembayaran global.
Visa dan MasterCard, yang selama puluhan tahun menikmati posisi hegemonik, kini mulai tergeser oleh inovasi lokal yang berpijak pada prinsip inklusi finansial.
QRIS yang awalnya dianggap sekadar standar pembayaran domestik, kini menjelma menjadi alat diplomasi digital Indonesia.
Dan semakin keras kritik dari luar, semakin jelas bahwa kemandirian finansial yang sedang dibangun Indonesia melalui QRIS bukan sekadar jargon, melainkan kenyataan yang mulai mengubah lanskap global.
Halaman : 1 2
