Matius mengatakan tidak ada dualisme yang terjadi di Universitas Darma Agung (UDA).
“Harapan kami sebagai mahasiswa, kiranya bapak LLDikti mau menerima permohonan kami melalui surat yang kami masukkan tanggal 5 Maret segera diproses, karena di situ kami juga melampirkan bukti-bukti bahwasannya cacatnya pengurusan rektor dan pengurus yang lama untuk mengurus Universitas Darma Agung,” kata Matius.
Dia mengatakan bila tidak direspons, mahasiswa akan aksi besar-besaran dan melaporkan tindakan tersebut sampai kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Matius mengungkapkan bukti-bukti yang diduga membuat mahasiswa sangat dirugikan akibat kepengurusan yang lama yang tidak menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Beberapa di antaranya fasilitas kampus yang tidak memadai, peraturan mengenai pembayaran uang kuliah dan administrasi yang semena-semena, pengancaman terhadap mahasiswa, penutupan gedung kampus dan birokrasi.
Pihak rektorat dan pengurus yang tidak terima diberhentikan diduga menyewa preman, hingga adanya aksi demo mahasiswa UDA pada 21 Februari 2025.
“Pengurus lama yang sudah diberhentikan lebih legowo lah, udah tua juga kan, udah cocoklah istirahat di rumah. Kalau mau masih bertahan segera lakukan kewajibannya, dan pengurus yang baru, jika mau rangkul lah pengurus yang lama,” pungkasnya.
