Bobby Nasution Janji Bahas Tuntutan Ojol: Minimal Satu Dikabulkan, Bisa Pak?

Topikseru.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, merespons aksi ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang menggelar demonstrasi damai di depan Kantor Gubernur, Selasa, 20 Mei 2025. Dalam orasinya, Bobby berjanji akan mempelajari empat tuntutan yang diajukan oleh para pengemudi daring dan menyuarakannya ke pemerintah pusat.

“Ada empat tuntutan. Pertama soal payung hukum ojol di tingkat nasional dan provinsi. Saya janji akan pelajari, kalau bisa saya buatkan pergub,” ujar Bobby di hadapan massa yang tergabung dalam Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar (Godams).

Dia menambahkan, jika memungkinkan, peraturan gubernur tersebut akan diusulkan menjadi peraturan daerah (Perda) dan dibahas bersama DPRD Sumut untuk memperoleh legitimasi hukum yang lebih kuat.

Tuntutan Ojol: Dari Payung Hukum Hingga Penghapusan Fitur Merugikan

Empat tuntutan utama yang disuarakan oleh para pengemudi daring meliputi:

1. Penerbitan Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) sebagai regulasi resmi bagi pengemudi daring.
2. Penghapusan program instan aplikator seperti Aceng, Slot, Bike Hemat, HUB, Samday, hingga Gabungan yang dinilai merugikan pendapatan pengemudi.
3. Evaluasi potongan komisi aplikator sesuai Permenhub Nomor 667 Tahun 2022.
4. Pemberian jaminan perlindungan dan keselamatan kerja, seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Menurut Bobby, poin jaminan perlindungan dan keselamatan sangat penting, dan ia mendukung agar seluruh pengemudi daring dijamin BPJS-nya oleh perusahaan aplikator.

“Saya setuju aplikator menanggung BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk driver. Jangan sampai keluarga para pencari nafkah ini jatuh miskin karena tidak terlindungi,” tegasnya.

Bobby Desak Aplikator dan Tenggat Dua Pekan

Di hadapan perwakilan aplikator yang turut hadir dalam aksi damai, Bobby Nasution meminta agar minimal satu dari empat tuntutan itu segera dipenuhi.

“Saya sebagai Gubernur Sumut minta satu saja dari empat tuntutan ini, bisa pak?” ucapnya kepada para petinggi aplikator, disambut sorak dukungan dari pengemudi.

Pemprov Sumut memberikan waktu dua pekan kepada aplikator untuk berkoordinasi dengan pusat guna menyikapi tuntutan para mitra pengemudi.

Sementara itu, Fadil Pasaribu, perwakilan aplikator, menyatakan pihaknya terbuka untuk berdialog dan menampung aspirasi mitra. Menurutnya, sistem komisi 20 persen telah disesuaikan dan transparan melalui notifikasi aplikasi.

“Kami terbuka, dan akan terus membuka ruang diskusi untuk mitra,” katanya.

Tanggapan Koordinator Aksi

Koordinator aksi, Agam Zubir, menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Gubernur Bobby dalam aksi tersebut. Ia menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini dianggap diabaikan.

“Pemerintah harus hadir dan mengintervensi. Jangan lagi ada pembiaran seperti yang kami alami sekarang,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Pemprov Sumut berencana menggelar pertemuan lanjutan antara pengemudi dan aplikator sebagai langkah mediasi untuk merumuskan solusi yang adil bagi semua pihak.