Meski demikian, dua sektor justru mengalami penurunan, yaitu konflik agraria dari 23 menjadi 21 laporan, dan kepegawaian dari 34 menjadi 28 laporan.
Maladministrasi Masih Jadi Tantangan
Kepala Ombudsman Sumut, Herdensi, menyatakan bahwa angka-angka tersebut menandakan bahwa pelayanan publik belum sepenuhnya mencerminkan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan keadilan yang seharusnya menjadi fondasi tata kelola pemerintahan.
“Pelayanan publik bukan sekadar urusan administratif, tetapi cerminan penghormatan terhadap hak-hak warga negara,” kata Herdensi, Rabu (25/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ombudsman Ajak Semua Pihak Berbenah
Hari Pelayanan Publik Internasional sendiri ditetapkan oleh Majelis Umum PBB sejak 20 Desember 2002 melalui Resolusi 57/277. Hari ini bertujuan menegaskan peran strategis pelayanan publik dalam pembangunan nasional, perlindungan hak warga, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks Sumut, peringatan ini menjadi pengingat mendesak bagi seluruh penyelenggara layanan agar melakukan pembenahan menyeluruh, tidak hanya di tataran teknis, tetapi juga dalam komitmen terhadap etika pelayanan dan reformasi birokrasi.
Herdensi menyatakan akan terus memperkuat pengawasan terhadap instansi pemerintah maupun swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik.
Dia berharap pemenuhan hak masyarakat sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat terwujud secara menyeluruh.
Penulis : Muchlis
Editor : Damai Mendrofa
Halaman : 1 2
