Jejak Sejarah PT Dalihan Natolu Group dan Proyek-Proyek Bernilai Miliaran

Topikseru.com – Nama PT Dalihan Natolu Group (PT DNG) tiba-tiba menjadi sorotan nasional setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyegelan terhadap kantor pusat mereka di Jalan Teratai, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Jumat, (27/6/2025). Jejak Sejarah PT Dalihan Natolu Group Sejarah PT Dalihan Natolu Group penuh proyek jumbo

PT Dalihan Natolu Group telah menjadi nama besar dalam pembangunan infrastruktur Sumatera Utara selama lebih dari dua dekade. Penyegelan dilakukan secara mendadak.

Ketika wartawan datang ke lokasi, kantor PT DNG yang biasanya ramai terlihat sunyi. Perusahaan ini memiliki reputasi yang cukup baik di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

Penyegelan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan perusahaan dalam kasus dugaan korupsi proyek konstruksi yang didanai oleh anggaran provinsi.

Terpampang stiker merah-putih bertuliskan “Dalam Pengawasan KPK” di pintu masuk. Warga sekitar pun merasa terkejut karena pagi harinya, aktivitas masih berjalan seperti biasa.

Dalam hitungan jam, kabar ini menyebar luas melalui media sosial dan grup-grup berita lokal. Masyarakat langsung berspekulasi bahwa penyegelan ini terkait dengan proyek-proyek bernilai besar yang selama ini ditangani perusahaan.

Sampai artikel ini ditulis, KPK belum memberikan informasi resmi terkait tersangka maupun proyek spesifik yang sedang diperiksa.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan OTT KPK di Sumut digelar pada Kamis (26/6) malam kemarin.

“Benar, tim penyidik KPK melakukan kegiatan penegakan hukum melalui operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sumatera Utara,” kata Budi Prasetyo, kepada Topikseru.com, Jumat (27/6) malam.

Namun, langkah penyegelan ini jelas menandai titik balik penting dalam sejarah PT Dalihan Natolu Group, yang selama ini dikenal sebagai perusahaan konstruksi besar dan bonafide di Sumatera Utara.

Jejak Sejarah PT Dalihan Natolu Group

Asal Usul dan Lokasi Operasional

PT Dalihan Natolu Group merupakan perusahaan konstruksi swasta yang berbasis di Desa Benteng Huraba, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Berdiri sejak awal tahun 2000-an, PT DNG berkembang pesat dari perusahaan berskala lokal menjadi kontraktor besar yang sering memenangkan tender proyek infrastruktur, baik dari APBN, APBD provinsi, maupun DAK kabupaten/kota.

Nama “Dalihan Natolu” sendiri diambil dari filosofi adat Batak Toba, yang berarti “tungku berkaki tiga”, simbol keharmonisan sosial yang saling menopang. Nama ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap etika kerja, gotong royong, dan integritas sosial, meskipun kini prinsip tersebut sedang diuji oleh realitas hukum.

Kepemimpinan dan Legalitas

Berdasarkan pencarian di Google  PT DNG, dipimpin oleh Muhammad Akhirun Piliang, sosok pengusaha muda yang dikenal luas di Tabagsel, PT DNG tumbuh dengan fondasi manajerial yang kuat. Perusahaan ini telah mengantongi berbagai sertifikasi internasional yang menandakan kualitas dan kepatuhan terhadap standar global, antara lain:

• ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu): Menjamin kualitas hasil kerja dan kepuasan klien.

• ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan): Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.

• ISO 45001 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja): Perlindungan terhadap pekerja dan operasional yang aman.

• ISO 37001 (Sistem Anti-Penyuapan): Pencegahan praktik suap di seluruh lini usaha.

Selain itu, PT DNG tercatat aktif di asosiasi konstruksi nasional seperti GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) dan GAPEKNAS (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional).

Proyek-Proyek Strategis Bernilai Miliaran Rupiah

Sebagai kontraktor utama dalam banyak proyek besar, PT Dalihan Natolu Group telah menorehkan prestasi dalam berbagai infrastruktur strategis yang menopang konektivitas dan ekonomi regional.

1. Rekonstruksi Jalan Taput–Sipirok (2015)

• Nilai proyek: Rp18,88 miliar

• Pendanaan: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

• Proyek ini vital sebagai penghubung antara Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Jalan ini memperlancar distribusi hasil pertanian dan mobilitas masyarakat pedesaan ke pusat kota.

2. Preservasi Jalan Taput–Padangsidimpuan (2019)

• Nilai proyek: Rp60,58 miliar

• Pendanaan: Direktorat Jenderal Bina Marga

• Salah satu proyek terbesar yang ditangani PT DNG. Jalan ini merupakan urat nadi transportasi logistik regional, menghubungkan kota-kota strategis di wilayah barat Sumatera Utara.

3. Preservasi Jalan Kota Pinang–Aek Godang (2019)

• Nilai proyek: Rp44,48 miliar

• Pendanaan: Ditjen Bina Marga

• Jalan ini memperkuat akses ke Bandara Aek Godang, salah satu titik distribusi logistik udara di wilayah selatan Sumut.

4. Jalan Simpang Pagur–Banjar Lancat (2024)

• Nilai proyek: Rp12,56 miliar

• Pendanaan: Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Mandailing Natal

• Proyek ini membuka akses ke desa-desa terisolasi, mendorong pembangunan ekonomi lokal dan menurunkan angka kemiskinan di pedalaman.

5. Kontribusi Sosial & CSR

PT DNG juga dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan pengembangan masyarakat. Di antaranya adalah:

• Pembangunan posko bencana saat banjir bandang di Batangtoru (2022)

• Pelatihan keterampilan kerja untuk pemuda desa

• Dukungan logistik untuk program Kampung Tangguh COVID-19

Reputasi Publik dan Evaluasi Layanan

Penilaian Positif

Sejumlah pemilik proyek pemerintah maupun swasta memberikan ulasan baik atas kinerja PT DNG. Mereka dikenal dengan ketepatan waktu pelaksanaan, efisiensi anggaran, dan daya tahan konstruksi. Hal ini membuat PT DNG dipercaya kembali dalam proyek-proyek lanjutan di beberapa kabupaten/kota.

Kritik Masyarakat

Meski banyak penilaian positif, PT DNG juga tak luput dari kritik. Beberapa warga dan LSM lokal pernah menyoroti kualitas proyek seperti:

• Proyek bahu jalan Sungai Kanan di Labuhanbatu Selatan, yang cepat rusak akibat kualitas pengecoran yang dipertanyakan.

• Keluhan masyarakat terkait minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek besar.

Evaluasi ini penting sebagai refleksi terhadap keseimbangan antara keuntungan korporasi dan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar proyek.

KPK Akan Umumkan Status Hukum Enam Tersangka Sore Ini

KPK dijadwalkan mengumumkan status hukum enam warga Sumatera Utara yang sebelumnya ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Mandailing Natal. Penetapan status tersebut akan disampaikan ke publik pada Kamis, 26 Juni 2025, sore hari.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK RI, Budi Prasetyo, kepada awak media. Ia memastikan bahwa proses pengumuman akan dilakukan setelah pemeriksaan awal terhadap para pihak yang diamankan.

Enam Orang Sudah Dibawa ke Gedung Merah Putih

Menurut keterangan resmi, keenam orang yang ditangkap dalam OTT tersebut sudah berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Pusat. Mereka tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik sejak Jumat pagi.

Proses pemeriksaan mencakup penelusuran dokumen proyek, aliran dana, serta komunikasi yang diduga berkaitan dengan praktik suap dan pengaturan tender proyek pembangunan jalan.

Kasus Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan

Budi Prasetyo menegaskan bahwa kasus ini berkaitan erat dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu, KPK juga menyelidiki proyek lain yang berada di bawah Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumatera Utara.

Proyek-proyek tersebut diduga bermasalah dalam hal mekanisme lelang, spesifikasi teknis, serta kemungkinan adanya pengaturan pemenang tender. Sejumlah saksi, termasuk pihak swasta dan pejabat pemerintah daerah, sudah dimintai keterangan awal. (*)

Artikel ini disusun berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber media terpercaya dan didukung teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Informasi akan terus diperbarui sesuai perkembangan penyidikan. (*)

Sumber: IndoKontraktor