-
Pembangunan posko bencana saat banjir bandang di Batangtoru (2022)
-
Pelatihan keterampilan kerja untuk pemuda desa
-
Dukungan logistik untuk program Kampung Tangguh COVID-19
Reputasi Publik dan Evaluasi Layanan
Penilaian Positif
Sejumlah pemilik proyek pemerintah maupun swasta memberikan ulasan baik atas kinerja PT DNG. Mereka dikenal dengan ketepatan waktu pelaksanaan, efisiensi anggaran, dan daya tahan konstruksi. Hal ini membuat PT DNG dipercaya kembali dalam proyek-proyek lanjutan di beberapa kabupaten/kota.
Kritik Masyarakat
Meski banyak penilaian positif, PT DNG juga tak luput dari kritik. Beberapa warga dan LSM lokal pernah menyoroti kualitas proyek seperti:
-
Proyek bahu jalan Sungai Kanan di Labuhanbatu Selatan, yang cepat rusak akibat kualitas pengecoran yang dipertanyakan.
-
Keluhan masyarakat terkait minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek besar.
Evaluasi ini penting sebagai refleksi terhadap keseimbangan antara keuntungan korporasi dan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar proyek.
KPK Akan Umumkan Status Hukum Enam Tersangka Sore Ini
KPK dijadwalkan mengumumkan status hukum enam warga Sumatera Utara yang sebelumnya ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Mandailing Natal. Penetapan status tersebut akan disampaikan ke publik pada Kamis, 26 Juni 2025, sore hari.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK RI, Budi Prasetyo, kepada awak media. Ia memastikan bahwa proses pengumuman akan dilakukan setelah pemeriksaan awal terhadap para pihak yang diamankan.
Enam Orang Sudah Dibawa ke Gedung Merah Putih
Menurut keterangan resmi, keenam orang yang ditangkap dalam OTT tersebut sudah berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Pusat. Mereka tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik sejak Jumat pagi.
Proses pemeriksaan mencakup penelusuran dokumen proyek, aliran dana, serta komunikasi yang diduga berkaitan dengan praktik suap dan pengaturan tender proyek pembangunan jalan.
Kasus Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan
Budi Prasetyo menegaskan bahwa kasus ini berkaitan erat dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu, KPK juga menyelidiki proyek lain yang berada di bawah Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumatera Utara.
Proyek-proyek tersebut diduga bermasalah dalam hal mekanisme lelang, spesifikasi teknis, serta kemungkinan adanya pengaturan pemenang tender. Sejumlah saksi, termasuk pihak swasta dan pejabat pemerintah daerah, sudah dimintai keterangan awal. (*)
Artikel ini disusun berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber media terpercaya dan didukung teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Informasi akan terus diperbarui sesuai perkembangan penyidikan. (*)
Sumber: IndoKontraktor
