Koalisi berharap Menteri Kebudayaan RI menyambut baik inisiatif ini, mengingat UU Cagar Budaya jelas mengamanatkan perlindungan terhadap tapak sejarah seperti Lapangan Merdeka.
Jika MA mengabulkan kasasi, maka Kementerian melalui Dirjen Kebudayaan wajib memproses penetapannya secara administratif dan hukum.
“Lapangan Merdeka adalah pusaka kota dan pusaka bangsa. Tidak hanya milik warga Medan, tapi bagian dari sejarah Indonesia,” tegas Miduk.
Bagi KMS Peduli Lapangan Merdeka, perjuangan ini bukan sekadar soal hukum, tapi bagian dari mengembalikan memori kolektif bangsa.
Jika berhasil, langkah ini bisa menjadi preseden penting bagi daerah lain untuk memperjuangkan tapak sejarah mereka agar mendapat status hukum dan perlindungan negara.
