“Mereka kehilangan hak hidup yang layak, hak berserikat, dan keadilan hukum. Negara wajib hadir. Jika DPRD tetap bungkam, artinya mereka bersekongkol dengan kejahatan kemanusiaan ini,” pungkas Didi.
Penulis : Muchlis
Editor : Damai Mendrofa
Sejumlah aktivis FPBI menggeruduk Rapat Paripurna DPRD Sumut, soroti PHK sepihak perusahaan sawit di Mandoge, Asahan. Foto; Tangkapan layar video
“Mereka kehilangan hak hidup yang layak, hak berserikat, dan keadilan hukum. Negara wajib hadir. Jika DPRD tetap bungkam, artinya mereka bersekongkol dengan kejahatan kemanusiaan ini,” pungkas Didi.
Penulis : Muchlis
Editor : Damai Mendrofa