Menurut Bobby, hal itu dipicu sejumlah indikator yang belum terpenuhi, mulai dari kepatuhan pada dokumen perencanaan (RPJPD dan RKPD), dukungan terhadap program nasional dan provinsi, capaian indikator makro, pelaporan evaluasi pembangunan, hingga inovasi daerah.
Dari sisi keuangan, penilaian juga dilakukan pada aspek penetapan Perda APBD, pemenuhan mandatory spending, kesesuaian program, serta dukungan terhadap kebijakan pusat dan provinsi.
“Kami bukan menahan, pemerintahan itu berjenjang. Kepala daerah punya program sendiri, ada program provinsi, dan ada program pusat yang harus kita kerjakan. Beberapa daerah memang belum memberikan dukungan penuh,” jelasnya.
Dengan langkah ini, Bobby ingin memastikan aliran dana provinsi ke daerah tidak hanya lancar, tetapi juga tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan bersama di Sumatera Utara.
