Ringkasan Berita
- Rencana ini terungkap dalam rapat kerja Komisi II DPRD bersama Disdik Kota Pematang Siantar pada Kamis, 11 September …
- Barak militer bukan tempat yang tepat untuk mendidik dan mengatasi permasalahan kenakalan pelajar," ujar Adhe Junaedy…
- Menurut mereka, pemerintah semestinya mencari solusi yang lebih bijak dengan mengkaji akar masalah dari aspek sosiolo…
Topikseru.com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) menolak keras rencana Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pematang Siantar yang akan membuat program pembinaan anak nakal melalui pendekatan militeristik.
Rencana ini terungkap dalam rapat kerja Komisi II DPRD bersama Disdik Kota Pematang Siantar pada Kamis, 11 September 2025.
“Sebagai lembaga yang fokus pada isu HAM, KontraS menolak kebijakan itu. Barak militer bukan tempat yang tepat untuk mendidik dan mengatasi permasalahan kenakalan pelajar,” ujar Adhe Junaedy, Staf Kampanye dan Opini Publik KontraS Sumut, Selasa (16/9/2025).
Kekhawatiran Budaya Kekerasan
KontraS menilai fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak diperuntukkan mendidik anak, apalagi di ranah sipil. Mereka khawatir budaya kekerasan yang kerap ditunjukkan prajurit TNI justru ditiru oleh pelajar.
“Hal itu bisa dibuktikan dengan beberapa peristiwa kekerasan oleh prajurit TNI di ranah sipil yang bahkan menewaskan anak,” kata Adhe.
KontraS mencontohkan dua kasus pelajar yang tewas, yakni MAF (13) di Serdang Bedagai dan MHS (15) di Deli Serdang, yang diduga ditembak prajurit TNI.
Dalam catatan KontraS Sumut, sepanjang Juni 2024–Juni 2025 terjadi enam peristiwa kekerasan di ranah sipil yang melibatkan prajurit TNI di Sumut.
Pendidikan Bukan Militerisasi
KontraS menilai pemerintah daerah salah kaprah dalam menanggapi persoalan kenakalan remaja.
Menurut mereka, pemerintah semestinya mencari solusi yang lebih bijak dengan mengkaji akar masalah dari aspek sosiologi, bukan menjadikan militerisme sebagai jawaban.
“Corak militeristik tidak menjawab akar persoalan kenakalan remaja. Terlebih citra TNI saat ini kurang baik karena terlibat banyak kasus kekerasan,” ucap Adhe.
KontraS juga mempertanyakan dasar hukum rencana ini. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat 1, tidak ada ketentuan yang membenarkan penggunaan barak militer sebagai tempat pembinaan anak sekolah.
“Atas dasar itu, kami menyerukan agar Dinas Pendidikan Pematang Siantar membatalkan rencana pendisiplinan pelajar dengan mengirim ke barak militer, karena itu tidak sesuai dengan prinsip pendidikan dan perlindungan anak,” tegas Adhe.
KontraS juga mendorong KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan untuk menyikapi serius program tersebut agar tidak merugikan hak anak di Pematang Siantar.
