Topikseru.com – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Pejuang Reforma Agraria (APARA) di Medan pada Rabu, 24 September 2025, berujung ricuh. Massa aksi yang didominasi ibu-ibu dan petani mengejar Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) H. Surya, yang enggan menemui mereka di depan Gedung DPRD Sumut.
Sejak pagi, massa aksi lebih dulu mendatangi Kantor Gubernur Sumut. Namun, setelah mendapat informasi bahwa Gubernur berada di luar kota, mereka kemudian bergerak ke DPRD Sumut, tempat Wakil Gubernur mengikuti rapat paripurna.
Setibanya di lokasi, massa menuntut H. Surya keluar menemui mereka. Namun, alih-alih berdialog, Wakil Gubernur justru meninggalkan gedung melalui pintu belakang menggunakan mobil dinas.
“Kita sudah dibola-bola ini kawan-kawan, kami meminta Wakil Gubernur untuk hadir mendatangi kami,” teriak Dustin, pimpinan aksi APARA.
Aksi spontan mengejar mobil Wakil Gubernur pun terjadi. “Lihat, lari dia, penakut dia!” seru sejumlah ibu-ibu petani yang kecewa.
DPRD Turun, Massa Tetap Kecewa
Ketegangan sedikit mereda setelah lima anggota DPRD Sumut dari berbagai fraksi dan komisi menemui massa aksi. Namun, kehadiran mereka justru memicu kritik baru.
Massa meminta anggota dewan menghadirkan Wakil Gubernur, namun Meryl Rouli Saragih beralasan tidak memiliki nomor kontak Surya.
“Saya tidak punya nomornya, tapi saya bisa minta dulu ke Ibu Ketua,” kata Meryl di hadapan peserta aksi.
Pernyataan itu disambut sinis oleh massa. Berutu, salah satu peserta aksi, menilai lemahnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif.
“Dari sini saja bisa kita lihat, bahwasannya legislatif dan eksekutif tak punya koordinasi. Bagaimana mereka mau mewakili suara kita kalau koordinasi mereka saja jelek,” ujarnya.
Tuntutan Reforma Agraria
Demonstrasi APARA digelar dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional 2025. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi Sumut segera menyelesaikan berbagai konflik agraria yang melibatkan ribuan petani.
APARA menyoroti konflik di sejumlah sektor, mulai dari:
- Kehutanan
- Bisnis properti
- Pertambangan
- Infrastruktur
- Perkebunan
Massa menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh abai terhadap hak-hak petani yang selama ini menjadi korban dari ketimpangan pengelolaan sumber daya alam.
