“Kita tidak tahu apakah program sekolah gratis benar-benar berjalan di Kepulauan Nias atau hanya seremonial di atas kertas,” katanya.
Desakan Evaluasi untuk Kepala Sekolah
Rizal mendesak Gubernur Sumatera Utara untuk turun tangan langsung menangani kasus ini dan mengevaluasi kinerja kepala sekolah serta tenaga pendidik.
“Harus ada tindakan tegas dari gubernur agar hal serupa tidak terulang. Pendidikan adalah hak, bukan privilese bagi yang mampu membayar,” pungkasnya.
Dinas Pendidikan Beri Penjelasan
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Cabang Wilayah XIII Sumut, Agustinus Halawa, membantah tudingan bahwa siswi tersebut dilarang ikut ujian karena menunggak SPP.
Menurutnya, sang siswi tidak mengikuti ujian karena sedang sakit.
“Hari ini siswa dan orang tuanya sudah kami panggil ke sekolah. Bukan tidak diizinkan ikut ujian, tapi anak itu sakit,” kata Agustinus saat dikonfirmasi.
Dia menambahkan, siswi tersebut kini telah mengikuti ujian susulan setelah pihaknya mengetahui kasus ini mencuat di media.
Gelombang Kritik dan Transparansi Dana Pendidikan
Kasus ini menjadi sorotan publik karena terjadi di tengah gencarnya pemerintah Sumut mengampanyekan program sekolah gratis dan bebas pungutan.
Pengamat menilai, peristiwa ini harus menjadi momentum untuk mendorong transparansi penggunaan dana BOS dan pengawasan terhadap praktik pungutan liar di sekolah negeri.
