Ringkasan Berita
- Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan bahan pokok dan stab…
- "Kebutuhan komoditas akan mengalami peningkatan drastis adanya MBG ini.
- Kita perlu antisipasi agar pasokan tidak terganggu, dan yang paling penting tidak terjadi inflasi di Sumut," kata Tog…
Topikseru.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) meminta seluruh pihak terkait untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan pangan menyusul berjalannya program MBG (Makan Bergizi Gratis), salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga agar program MBG tidak memicu inflasi di wilayah Sumut.
“Kebutuhan komoditas akan mengalami peningkatan drastis adanya MBG ini. Kita perlu antisipasi agar pasokan tidak terganggu, dan yang paling penting tidak terjadi inflasi di Sumut,” kata Togap dalam rapat koordinasi ketersediaan pasokan dan harga pangan di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (14/10).
Ribuan Dapur MBG Beroperasi di Sumut
Saat ini, tercatat ada 323 Satuan Pelaksana Pemberian Gizi (SPPG) yang menjadi dapur penyedia MBG di Sumut. Jumlah itu ditargetkan bertambah hingga 1.742 dapur untuk mempercepat realisasi program.
Setiap SPPG mampu menyediakan sekitar 3.000 paket MBG per hari. Artinya, kebutuhan komoditas pangan utama seperti beras, ayam, dan telur dipastikan meningkat tajam.
“Kami meminta pengelola SPPG tidak membeli semua bahan pokok di pasar, tetapi langsung bekerja sama dengan produsen agar pasokan di pasar tetap aman untuk masyarakat luas,” tegas Togap.
Produsen Minta Kepastian MoU
Pihak swasta pun menyatakan siap mendukung program MBG. Wayan, perwakilan perusahaan penyedia daging dan telur ayam, memastikan ketersediaan pasokan melalui manajemen buffer stock atau cadangan persediaan tambahan.
Namun, ia menekankan perlunya komitmen pemerintah dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) agar produsen dapat menyiapkan stok secara terencana.
“Pemerintah tidak perlu khawatir, perusahaan kami siap melakukan buffer stock. Tapi ini bisa dilakukan kalau ada kepastian berupa MoU dengan pemerintah,” ujar Wayan.
Mayoritas produsen dalam rapat koordinasi tersebut juga menuntut jaminan keamanan distribusi pangan ke SPPG di seluruh kabupaten/kota Sumut.
