Kelompok Tani Hutan di Langkat Diintimidasi Diduga oleh Aparat TNI, WALHI Sumut Angkat Bicara!

Topikseru.com – Dugaan intimidasi terhadap Kelompok Tani Hutan (KTH) Nipah di Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kembali mencuat ke publik. Peristiwa ini terjadi pada Senin (20/10/2025) dan melibatkan dua orang pria yang diduga aparat TNI yang disebut membekingi sebuah perusahaan sawit.

Video kejadian tersebut diunggah oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara melalui akun media sosial resminya. Dalam video itu, tampak seorang pria berseragam bertanya dengan nada tinggi kepada ketua KTH Nipah, menuntut bukti kepemilikan wilayah.

“Kalian yang mengaku-ngaku, surat kalian mana?” ujar pria dalam video tersebut dengan nada menantang.

Dugaan Keterlibatan Aparat dan Perusahaan Sawit

Menurut Maulana, staf advokasi WALHI Sumut, intimidasi terhadap KTH Nipah bukan kali pertama terjadi. Konflik antara kelompok tani dan perusahaan sawit disebut sudah berlangsung sejak 2016, dan kerap melibatkan oknum aparat.

“Hal ini berulang kali terjadi sejak 2016. Kami menduga adanya keterlibatan aparat TNI dalam membekingi perusahaan sawit tersebut,” ungkap Maulana saat ditemui di kantor WALHI Sumut, Jalan Bunga Cempaka, Medan Selayang, Selasa (21/10/2025).

Konflik ini bermula dari klaim perusahaan yang menganggap status kawasan hutan sudah diputihkan, sehingga mereka berhak mengelola wilayah tersebut.

Namun WALHI Sumut menegaskan klaim itu tidak sah secara hukum karena pelepasan kawasan hutan belum disahkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan.

KTH Nipah Punya Izin Resmi dari Kementerian LHK

Faktanya, KTH Nipah memiliki izin resmi untuk mengelola kawasan seluas 242 hektare berdasarkan SK Menteri LHK No. 6187/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018 dan diperkuat dengan Keputusan No. 13582 Tahun 2024 tentang Transformasi Kemitraan Kehutanan menjadi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

“Perusahaan tidak bisa sembarangan mengklaim lahan yang sudah masuk dalam izin pengelolaan masyarakat. Itu pelanggaran serius,” tegas Maulana.

Kritik untuk BPKH: Lambat dan Tidak Transparan

WALHI Sumut juga menyoroti lambatnya kinerja BPKH Wilayah I Medan, yang dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Beberapa masalah yang diungkap antara lain:

• Tidak adanya sosialisasi penetapan kawasan hutan
• Tidak ditemukannya plang batas kawasan hutan
• Masih adanya pemukiman warga yang masuk dalam peta kawasan hutan

“Seharusnya BPKH tidak memasukkan wilayah pemukiman masyarakat ke dalam status kawasan hutan. Itu jelas merugikan rakyat,” tambah Maulana.

WALHI Desak Evaluasi dan Penegakan Hukum

Atas peristiwa ini, WALHI Sumut mendesak dua langkah konkret:

• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar segera mengevaluasi kinerja BPKH Wilayah I Medan,
• Polda Sumatera Utara agar mengusut dan menindak tegas pihak-pihak yang melakukan intimidasi terhadap KTH Nipah.

“Negara tidak boleh kalah oleh intimidasi. Petani harus dilindungi, bukan ditakut-takuti,” pungkas Maulana.