“Kami akan usulkan supaya diperbaiki jalannya. Karena itu wilayah pertanian, jadi akses memang penting,” katanya santai.
Namun jawaban itu tak banyak memberi harapan bagi warga. Mereka merasa terjebak dalam lingkaran koordinasi tanpa tindakan nyata.
Anggaran Triliunan, Tapi Jalan Masih Seperti Sawah
Padahal, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas PUPR tengah menjalankan Program PHTC 2025, sebuah proyek pembangunan infrastruktur senilai Rp 1,28 triliun, yang digadang-gadang sebagai bagian dari visi “Kolaborasi Sumut Berkah” ala Gubernur Bobby Nasution.
Program ini juga disebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pemerataan pembangunan hingga pelosok desa. Namun di lapangan, realitasnya jauh dari slogan.
Desa Sei Sembilang masih menunggu giliran merdeka dari lumpur.
Jalan ke Surga, Tapi Harus Lewat Lumpur Dulu
Kisah Syamajid bukan sekadar tentang akses jalan, melainkan tentang martabat manusia di ujung republik.
Di tempat lain, proyek infrastruktur besar dengan nilai triliunan rupiah sedang dikebut, sementara di Asahan, untuk mengantarkan jenazah pun, warga harus memikul sendiri.
Sebuah ironi di negeri yang katanya sudah “berdaulat dan maju.”
