Ponpes Al Hidayah Binaan BNPT Keluhkan Proposal Bantuan Mangkrak, Bupati Deli Serdang Diminta Tegas

Topikseru.com – Pondok Pesantren (Ponpes) Al Hidayah yang berada di Jalan Sawit Rejo, Dusun IV, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mengeluhkan tidak adanya tindak lanjut terkait proposal bantuan untuk renovasi fasilitas rumah ibadah yang diajukan sejak 2022 lalu.

Proposal tersebut diajukan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikataru) Deliserdang dengan rincian permintaan bantuan berupa pemasangan keramik lantai, plafon gypsum, hingga pembangunan tempat wudhu dan kamar mandi.

Berdasarkan dokumen yang diterima pihak pesantren, berkas ajuan sudah mengantongi lembar disposisi pejabat terkait dengan instruksi “Cek/Pelajari dan Tindak Lanjuti”. Bahkan tim internal dinas disebut telah melakukan survei lapangan pada 30 Januari 2025 untuk persiapan eksekusi.

Namun hingga kini, tidak ada perkembangan berarti.

Staf Pemkab Mengaku Tidak Tahu

Pimpinan Ponpes Al Hidayah mengaku telah berkali-kali mendatangi kantor Dinas Cikataru untuk menanyakan kelanjutan proses.

Ironisnya, para pegawai yang ditemui mengaku tidak mengetahui keberadaan proposal, disposisi, maupun tim survei yang disebutkan pernah turun ke lokasi.

“Kami justru dibuat bingung. Semua bukti sudah lengkap, tapi responsnya selalu tidak tahu,” ujar pimpinan pesantren pada wartawan.

Pesantren Binaan BNPT dan Densus 88

Ponpes Al Hidayah memiliki peran strategis. Lembaga pendidikan Islam ini dibina Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Mabes Polri untuk mendidik anak-anak mantan narapidana kasus terorisme (napiter) serta warga sekitar agar memperoleh pendidikan layak.

Pimpinan pesantren, Ustadz Khairul Ghazali, mantan napiter yang kini aktif sebagai Duta Damai Indonesia, menilai seharusnya pemerintah daerah memberi perhatian khusus.

“Bukan hanya tempat ibadah, pesantren ini bagian dari program deradikalisasi. Ada tanggung jawab moral negara di sini,” tegasnya, Kamis (30/10/2025).

Ancam Lapor Mendagri hingga BNPT

Jika polemik tersebut tidak mendapat penyelesaian dari Pemerintah Kabupaten Deliserdang, pihak pesantren menyatakan siap melaporkannya ke Menteri Dalam Negeri serta Kepala BNPT RI.

“Kami tidak ingin bantuan ini dipermainkan. Ada umat dan pendidikan yang bergantung pada fasilitas ini,” lanjut Khairul.

Pihak Dinas dan Pejabat Terkait Bungkam

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Deliserdang tidak memberikan respons atas pesan WhatsApp yang dikirim oleh wartawan.

Sementara itu, Camat Kutalimbaru—yang menegaskan tidak terlibat langsung dalam kasus ini—mengaku sedang menjalani perawatan di rumah sakit selama sepekan terakhir.

Respons Admin WhatsApp Bupati

Pesan konfirmasi yang dikirim kepada Bupati Deliserdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, hanya dibalas oleh admin akun WhatsApp resminya.

“Selamat pagi, izin Bapak/Ibu. Mohon maaf sebelumnya, saat ini nomor ini sedang dioperasikan oleh Admin. Terkait pesan akan segera kami sampaikan kepada Pak Bupati. Terima kasih,” demikian jawaban singkat yang diterima.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lanjutan dari Pemerintah Kabupaten Deliserdang.