Pimpinan pesantren, Ustadz Khairul Ghazali, mantan napiter yang kini aktif sebagai Duta Damai Indonesia, menilai seharusnya pemerintah daerah memberi perhatian khusus.
“Bukan hanya tempat ibadah, pesantren ini bagian dari program deradikalisasi. Ada tanggung jawab moral negara di sini,” tegasnya, Kamis (30/10/2025).
Ancam Lapor Mendagri hingga BNPT
Jika polemik tersebut tidak mendapat penyelesaian dari Pemerintah Kabupaten Deliserdang, pihak pesantren menyatakan siap melaporkannya ke Menteri Dalam Negeri serta Kepala BNPT RI.
“Kami tidak ingin bantuan ini dipermainkan. Ada umat dan pendidikan yang bergantung pada fasilitas ini,” lanjut Khairul.
Pihak Dinas dan Pejabat Terkait Bungkam
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Deliserdang tidak memberikan respons atas pesan WhatsApp yang dikirim oleh wartawan.
Sementara itu, Camat Kutalimbaru—yang menegaskan tidak terlibat langsung dalam kasus ini—mengaku sedang menjalani perawatan di rumah sakit selama sepekan terakhir.
Respons Admin WhatsApp Bupati
Pesan konfirmasi yang dikirim kepada Bupati Deliserdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, hanya dibalas oleh admin akun WhatsApp resminya.
“Selamat pagi, izin Bapak/Ibu. Mohon maaf sebelumnya, saat ini nomor ini sedang dioperasikan oleh Admin. Terkait pesan akan segera kami sampaikan kepada Pak Bupati. Terima kasih,” demikian jawaban singkat yang diterima.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lanjutan dari Pemerintah Kabupaten Deliserdang.
