Topikseru.com – Pemerintah Kota Medan menegaskan sikapnya terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag). Pemkot memastikan seluruh proses hukum diserahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Waas, mengatakan pihaknya menghormati jalannya penyidikan dan tidak akan ikut campur terhadap proses yang sedang berjalan.
“Kami menghormati proses hukum dan menyerahkan seluruh penanganan perkara ini kepada Kejari Medan,” ujarnya saat dihubungi, Kamis.
Wali Kota Tegas: ASN yang Menyimpang Tidak Akan Dilindungi
Rico Waas menegaskan komitmennya untuk membersihkan pemerintahan dari praktik-praktik korupsi. Ia menilai kasus yang menimpa salah satu pejabat eselon di Pemkot Medan ini harus menjadi alarm bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN).
“Kami tidak menolerir ASN yang melakukan tindakan tercela, apalagi terkait korupsi,” katanya.
“Ini menjadi pelajaran penting bagi semua pejabat dan ASN Pemkot Medan agar tidak menyalahgunakan kewenangan,” tambahnya.
Kerugian Negara Medan Fashion Festival Capai Rp 1,13 Miliar
Kejaksaan Negeri Medan sebelumnya menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi kegiatan Medan Fashion Festival 2024, yang menggunakan anggaran Diskop UKM Perindag Kota Medan. Perhitungan awal menunjukkan dugaan kerugian negara mencapai Rp 1,13 miliar.
Ketiga tersangka tersebut adalah:
- BIN – Kepala Diskop UKM Perindag Kota Medan, selaku Pengguna Anggaran (PA).
- ES – Sekretaris Dinas, merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- MH – Direktur CV Global Mandiri, selaku pihak pelaksana kegiatan.
Kepala Kejari Medan, Fajar Syah Putra, mengatakan dua tersangka langsung ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka.
“BIN dan MH langsung kami tahan di Rutan Tanjung Gusta Medan untuk 20 hari ke depan,” jelas Fajar didampingi Kasi Pidsus Mochamad Ali Rizza dan Kasi Intelijen Dapot Dariarma.
Pemkot Medan: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Pemkot Medan berharap langkah Kejari menjadi momentum perbaikan tata kelola anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Rico memastikan tidak ada pejabat di bawahnya yang kebal dari proses hukum.
“Siapa pun yang bermain-main dengan anggaran, pasti diproses. Pemerintah kota mendukung penuh upaya penegakan hukum,” tegasnya.
